Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah memastikan tidak ada lagi pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg mulai Sabtu (1/2) esok. Nantinya, para pengecer akan didorong untuk menjadi pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menuturkan, langkah ini untuk menata kembali penjualan LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Jadi yang pengecer, justru kami jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendapatkan nomor induk perusahaan terlebih dulu," kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1).
Baca juga:
Satgas Hilirisasi Diharap Jadi Pintu Masuk Indonesia Setop Impor BBM dan LPG
Yuliot mengatakan, peralihan pengecer menjadi pangkalan telah diberi jeda waktu selama satu bulan. Adapun para pengecer di seluruh Indonesia dapat mendaftarkan diri secara online.
"Mereka bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar. Kemudian masuk ke sistem OSS. Itu kita juga sudah integrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri," tambahnya.
Yuliot mengatakan, transformasi pengecer menjadi pangkalan akan memutus mata rantai penyaluran LPG 3 kg. Sehingga risiko oversupply dan penyalahgunaan penyaluran LPG 3 kg bisa dihindari.
"(Aturannya) Itu kan pengaturannya Pertamina. Ini distribusinya kan penyediaannya melalui Pertamina," tutur dia.
Baca juga:
Libur Nataru, Kebutuhan BBM dan LPG Solo Raya Diprediksi Naik
Melalui skema baru ini, pemerintah menjamin kebutuhan masyarakat atas LPG 3 kg bisa terpantau dengan baik. Dengan cara pendistribusiannya dilakukan melalui pangkalan resmi Pertamina, ataupun pihak pengecer yang sudah memiliki NIB dan terdata di OSS.
Sehingga, tidak ada lagi main-main salah satu pihak pengecer yang menimbun tabung gas melon dalam jumlah besar.
"Jadi satu mata rantai pengecer itu kan sudah enggak ada lagi. Kami catatkan, jadi distribusi ini tercatat secara keseluruhan," ujar Yuliot.
