MUI Minta Dai dan DKM Jangan Jadikan Masjid Arena Politik Praktis

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Mei 2023
MUI Minta Dai dan DKM Jangan Jadikan Masjid Arena Politik Praktis

Masjid Al-Jabbar (Humas Jawa Barat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para dai dan dewan kesejahteraan masjid (DKM) jangan jadikan masjid sebagai lokasi politik praktis. Para dai dan pengurus masjid bisa dapat menjaga ukhuwanh umat di tahun politik.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis mengajak dai dan DKM hendaknya dapat menjadikan masjid sebagai pusat penyatuan umat. Sebab biasanya di tahun politik banyak pihak yang ingin mencari suaranya di masjid, bahkan tak jarang ada calon tertentu yang rajin ke masjid menjelang pemilu.

Baca Juga:

Anas Singgung SBY Tak Bicara Chaos Politik Terkait Pergantian Sistem Pemilu

Untuk itu, kata dia, perlu adanya kesepahaman pengelola tempat ibadah untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanye politik praktis dan ajang penyebaran politik yang dapat memecahbelah umat.

Sebaliknya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai arena pendidikan politik umat agar umat memiliki kedewasaan dalam menghadapi perbedaan preferensi politik menjalang pemilu," ucapnya.

Cholil menjelaskan perbedaan antara politik identitas dan identitas politik. Kalau identitas politik itu boleh. Warga masyarakat boleh memilih pemimpin berdasarkan identitas yang melekat kepadanya, apakah karena satu daerah, satu agama atau satu kepentingan.

"Yang terpenting tidak memandang orang di luar dirinya itu sebagai musuh atau sampai menghukumi dengan hukum tertentu, misal munafik, kafir dan lain sebagainya. Atau sikap-sikap yang merasa paling benar sendiri," paparnya.

Baca Juga:

SBY Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Jalan akan Timbulkan Kekacauan Politik

Dia menyatakan kalau politik identitas, ini yang dilarang, karena politik identitas itu sebuah terminologi tentang aktivitas politik yang ekslusif, yaitu memilih preferensi politik berdasar suku, ras dan agama dengan memandang preferensi pilihan politik di luar itu salah dan dia cenderung memusuhinya.

Lebih lanjut, Cholil mengajak umat Islam hendaknya tidak golput saat pemilu nanti karena golput itu dapat membahayakan bangsa, juga umat Islam hendaknya menjadikan pemilu ini sebagai ajang untuk memilih pemimpin bukan mencari musuh atau bahkan membuat permusuhan.

Berdasar pengalaman, lanjut dia, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019, menjelang Pemilu digelar terjadi kerawanan sosial akibat terjadinya politik yang memecahbelah umat yang mengakibatkan polarisasi dari sisi agama, ras, suku, antargolongan dan lain-lain.

"Politik yang dapat memecahbelah umat sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI sebagai Negara yang majemuk dan dapat merusak prinsip bhineka tunggal ika," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat

#DKI Jakarta #MUI #Masjid #Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Said Iqbal mendesak Pramono Anung merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000. KSPI menilai upah saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Budi menyebut 100 petugas tersebut dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK. Dishub DKI juga menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Berita
Megawati Buka Suara soal Buzzer, Penyadapan, hingga Wacana Presiden Tiga Periode, Ini 7 Pernyataannya
Megawati Soekarnoputri menyoroti buzzer, dugaan penyadapan, korupsi, dan demokrasi. Ia juga tegaskan PDI-P tetap di luar pemerintahan.
ImanK - Jumat, 20 November 2026
Megawati Buka Suara soal Buzzer, Penyadapan, hingga Wacana Presiden Tiga Periode, Ini 7 Pernyataannya
Indonesia
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Alasan dasar penaikan UMP DKI tahun depan Rp 6,12 juta yakni inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Indonesia
Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Pramono menegaskan penggunaan lahan untuk parkir Kopdes Merah Putih bersifat sementara dan tidak ada kerja sama permanen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
 Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Bagikan