Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, di samping RUU Haluan Indeologi Pancasila (HIP), RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga patut diwaspadai.
Menurut Abbas, jika dalam RUU HIP yang ditakuti adalah lahir dan berkembangnya kembali di negeri ini faham sekulerisme dan atheisme, di dalam omnibus law terlihat kecendrungan untuk menggeser semangat dan praktek pengelolaan ekonomi di Indonesia.
Baca Juga:
"Yang semula berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengedepankan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat namun berpindah jadi sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang sangat mengedepankan kebebasan pasar," kata Abbas dalam keteranganya, Jumat (19/6).
Abbas melanjutkan, dalam omnibus law, yang bakal keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut tentu adalah yang paling kuat dan yang paling prima.
"Mereka adalah para pemilik modal dan atau para pemilik kapital. Terutama para pemilik modal besar sehingga ekonomi di negeri ini nantinya hanya akan berputar dan dikuasai oleh segelintir orang yang kaya dan superkaya saja," jelas Abbas.
Abbas menyebut, dampak ditimbulkannya tidak hanya terbatas dalam bidang ekonomi, tapi juga akan merembet ke dalam bidang lain terutama politik.
"Karena mereka untuk bisa membela dan melindungi kepentingannya dengan kekuatan ekonomi dan keuangannya tentu akan bisa membiayai dan membeli para politisi dan para pemimpin di negeri ini," jelas Abbas.
"Sehingga akibatnya mereka tidak lagi mengabdi kepada rakyatnya tapi kepada yang membiayai dan memodalinya," tambah Ketua PP Muhammadiyah ini.
Abbas berharap RUU Omnibus Law tak disahkan sehingga semua kelompok masyarakat mendapat hak sama dalam bidang ekonomi.
"Percuma saja ada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kalau itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja sementara rakyat banyak di negeri ini hanya akan mendapat ampasnya saja," tutup Abbas.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja diundangkan dapat membuat Indonesia menjadi negara terdepan se-ASEAN.
Untuk itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat ini sedang fokus menuntaskan pembahasan beleid yang bertujuan menyederhanakan birokrasi, peningkatan investasi dalam negeri, dan menciptakan tenaga kerja tersebut.
“Pada saat saya rapat dengan World Bank, saat World Economic Forum (WEF) dan lain sebagainya, mereka selalu sebut UU cipta kerja ini akan mendorong Indonesia melakukan transformasi dan kita bisa leading dibandingkan negara-negara lain di ASEAN,” kata Airlangga dalam Seminar Nasional Kajian Ekonomi Hipmi.
Baca Juga:
Peringati Hari Buruh, Ketua DPR Singgung Pembahasan Omnibus Law
Menko Airlangga menyampaikan secara harfiah maksud dan ketentuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disepakati parlemen. Hanya saja, beberapa klaster masih dikaji lebih dalam, seperti soal ketenagakerjaan.
Adapun RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal yang terdiri dari sebelas kluster. Pertama, klaster penyederhanaan perizinan berusaha, Kedua, klaster persyaratan investasi. Ketiga, klaster ketenagakerjaan. Keempat, klaster kemudahan perlindungan UMKM dan Koperasi, Kelima, klaster kemudahan berusaha.
Keenam, klaster dukungan riset dan inovasi. Ketujuh, klaster administrasi pemerintahan. Kedelapan, klaster pengenaan sanksi. Kesembilan, klaster pengadaan lahan. Kesepuluh, klaster investasi dan proyek strategis nasional. Kesebelas, kawasan ekonomi. (Knu)
Baca Juga:
Anggota DPR Bisa Gunakan Hak Politiknya Tunda Pembahasan Omnibus Law
