Mualem Bantah Minta Bantuan Luar Negeri, Tapi ke UNDP dan UNICEF yang Aktif di Aceh

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Mualem Bantah Minta Bantuan Luar Negeri, Tapi ke UNDP dan UNICEF yang Aktif di Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. (Foto: Instagram/Sudut Aceh)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem membantah adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana yang ditujukan ke luar negari atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut dia, surat permintaan bantuan tersebut bukan ditujukan ke pihak asing, melainkan kepada lembaga di bawah PBB yang sudah ada di Aceh.

“Sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem, usai menerima simbolis bantuan kemanusiaan dari Kemensos di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12) malam.

Baca juga:

Pemprov Aceh Minta Bantuan UNDP dan UNICEF, Mendagri: Kami Pelajari

Bantahan serupa disampaikan Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA. Menurut dia, telah terjadi kesalahpahaman terkait surat yang dikirimkan Pemprov Aceh di publik

“Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB. Itu lembaga yang sudah ada, karena mereka juga ada program di Aceh,” tuturnya.

Klarifikasi Pemprov Aceh


Muhammad MTA menegaskan surat yang dikeluarkan Pemprov Aceh ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), yang memang memiliki program aktif di Aceh.

Baca juga:

Korban Tewas Banjir Pulau Sumatera Tembus Ribuan, Hampir Setengahnya di Aceh

Menurut dia, bencana di Aceh masih berstatus tingkat provinsi sehingga pemerintah pusat tetap melakukan supervisi. Namun, lanjut dia, Pemprov Aceh memandang perlu mengundang lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk pemulihan pasca-bencana.

Alasan Pemprov mengirimkan surat karena mengacu pada pengalaman tsunami Aceh, UNDP dan UNICEF disebut sebagai mitra strategis Indonesia dalam penanganan bencana. UNICEF bahkan masih memiliki program perlindungan anak di Aceh hingga April 2026.

“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia. UNDP juga seperti itu,” tandas Jubir Pemprov Aceh itu, dilansir Antara. (*)

#Aceh #Muzakir Manaf #Banjir Sumatra
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Pembangunan Hunian Sementara di Sumatera Barat Difokuskan di 4 Lokasi, Berikut Daftarnya
Pantauan di lapangan memperlihatkan pekerjaan pembangunan huntara di beberapa titik berjalan dalam berbagai tahapan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Pembangunan Hunian Sementara di Sumatera Barat Difokuskan di 4 Lokasi, Berikut Daftarnya
Indonesia
10 Ribu Mahasiswa Dikerahkan Pulihkan Dampak Banjir Sumatera, Terbanyak ke Aceh Tamiang
Penyebaran mahasiswa terbanyak di Aceh yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, sementara di Sumatera Utara ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan di Sumatera Barat adalah di Kabupaten Agam
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
10 Ribu Mahasiswa Dikerahkan Pulihkan Dampak Banjir Sumatera, Terbanyak ke Aceh Tamiang
Indonesia
Ramadan di Depan Mata, PU Percepat Pemulihan Air Bersih Masjid di Sumatera
Pemenuhan layanan air bersih sangat krusial karena kurang dari satu bulan umat Muslim akan menjalankan ibadah puasa.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Ramadan di Depan Mata, PU Percepat Pemulihan Air Bersih Masjid di Sumatera
Indonesia
40 Tenaga Kerja Lokal Dikerahkan Buat Pulihkan Sumatera dari Dampak Bencana
Kebijakan Kementerian PU juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar perekonomian masyarakat di tiga provinsi terdampak bencana dapat segera bergerak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
40 Tenaga Kerja Lokal Dikerahkan Buat Pulihkan Sumatera dari Dampak Bencana
Indonesia
PAM Jaya dan MADAS Nusantara Kolaborasi Sedekah 1 Juta Al-Qur’an untuk Korban Banjir Sumatra
PAM Jaya bersama MADAS Nusantara menyalurkan 1 juta Al-Qur’an untuk masyarakat terdampak banjir Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
PAM Jaya dan MADAS Nusantara Kolaborasi Sedekah 1 Juta Al-Qur’an untuk Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Satgas PKH Pastikan Usut Semua Perusahaan Berkontribusi ke Bencana Banjir Sumatera
Satgas PKH bekerja tanpa batas waktu sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada pihak-pihak lainnya yang akan mendapatkan sanksi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Satgas PKH Pastikan Usut Semua Perusahaan Berkontribusi ke Bencana Banjir Sumatera
Indonesia
Bansos Rp 600 Ribu Daerah Bencana Sumatera Cair Februari, Pas Bulan Ramadan
Penyaluran bansos melalui perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Bansos Rp 600 Ribu Daerah Bencana Sumatera Cair Februari, Pas Bulan Ramadan
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
Perparah Bencana di Sumatera Utara, 6 Perusahaan Digugat KLH
KLH bekerja sama dengan Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan tindak pidana beberapa perusahaan yang beroperasi di Aceh dan Sumatra Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Perparah Bencana di Sumatera Utara, 6 Perusahaan Digugat KLH
Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Bagikan