Moeldoko Bocorkan Cara Pemerintah Hadapi Aktor Intelektual Kerusuhan Papua

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada dugaan keterlibatan tokoh di luar negeri untuk memobilisasi massa melakukan kerusuhan di Papua. Termasuk pengibaran bendera bintang kejora di beberapa tempat.

"Memobilisasi informasi yang miss, nggak benar," kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (2/9).

Baca Juga

Rusuh Papua Mainan Asing, Panglima TNI: Intelijen Lebih Paham!

Moeldoko menuturkan masalah tersebut merupakan masalah politik. "Ini persoalan politik, jadi pendekatannya politik. Nggak bisa pendekatannya militer. Lebih politik. Karena dia bergerak di peran politik," tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menyebut NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Dia meyakini setiap persoalan, termasuk di Papua, ada jalan keluarnya.

"NKRI itu final, ngapain itu bicara. Semua persoalan bisa diselesaikan. Tapi persoalan integrity negara sudah disepakati no way. NKRI harga mati kan gitu," jelasnya.

Baca Juga

Relawan Almisbat Tuntut Jokowi Turunkan BIN Tangani Kerusuhan Papua

Ia mengatakan Amerika Serikat mendukung kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua. Dukungan itu, kata Moeldoko, disampaikan pejabat baru Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs.

"Yang sama-sama kita inginkan adalah kita juga ingin support Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau sangat mendukung tentang kedaulatan," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, dukungan yang diberikan Amerika Serikat dari segala sisi, khususnya diplomatik dalam menjaga situasi bersama. Sebab, AS juga memiliki kegiatan bisnis di Papua.

"Intinya bahwa Amerika memberikan dukungan penuh," katanya.

Dalam pertemuan itu, Moeldoko mengungkapkan tidak ada hal spesifik mengenai Papua yang dibahas. Namun, kata dia, ada tiga hal utama yang didiskusikan.

Baca Juga

Permintaan PSI untuk Penegakan Hukum di Papua

Salah satunya prioritas agenda program pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kemudian, pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga ingin mengetahui pandangan pemerintah Indonesia atas perkembangan di Laut Cina Selatan.

"Ketiga bagaimana membangun keseimbangan dalam konteks bisnis antara Amerika dan Indonesia dalam konteks perdagangan," ujarnya. (Knu)