Luhung Sapto
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.
MK menegaskan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah konstitusional.
"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1) seperti dikutip Antara.
MK berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi.
Dalam kasus a quo, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon dinilai Mahkamah karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu.
Dalam Pasal 222 UU Pemilu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.
Selain itu Pemohon juga menilai bahwa ketentuan a quo sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai ambang batas pilpres 2019, mengingat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar secara serentak.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh Partai Idaman yang diketuai oleh Rhoma Irama. Partai Idaman selaku Pemohon dalam dalilnya menyebutkan bahwa ketentuan a quo bersifat diskriminatif karena menghalangi partai politik baru untuk mengajukan capres.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai Putusan
MK sudah tepat. Karena presentase ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen sesuai konstitusi.
"Kami sampaikan terima kasih kepada MK karena mendengar semua pihak bahwa proses terkait 'presidential treshold' yang diputuskan DPR sudah sesuai konstitusi," kata Tjahjo.
Mendagri mengatakan pendapat pemerintah terkait jumlah PT itu sudah disampaikan dalam Sidang MK yaitu presentasenya tidak melanggar UUD 1945. Menurut dia, selama ini membuka peluang ketika ada pihak yang tidak setuju dengan jumlah PT tersebut agar bisa diuji di MK.
"Mari hormati Putusan MK karena pemerintah memberikan kesempatan peluang untuk diuji seperti proses hukum di MK," ucapnya.
Politisi PDIP itu menambahkan apabila masih ada pihak yang nilai Putusan MK itu tidak demokratis, itu merupakan hak tiap orang untuk berbeda pendapat dan dikemukakan di publik. (*)
