Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, menilai sikap Partai Gerindra yang meminta jatah menteri dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai langkah yang mencoreng wajah oposan.
"Dalam politik, semua hal bisa saja terjadi, sehingga Gerindra yang sejak awal kekalahan Probowo telah mendeklarasikan diri sebagai oposan justru minta jatah menteri," ujar Ahmad Atang, Rabu (9/10).
Baca Juga
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sikap Partai Gerindra, yang meminta jatah menteri dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo. "Langkah ini menurut saya, telah mencoreng wajah oposan yang semestinya berada di luar untuk menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan," sambung dia.
Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri dalam pemerintahan Jokowi, menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi, terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
Menurut dia, sikap Partai Gerindra ini mencoreng wajah oposan dan pada titik ini, partai seperti PAN dan PKS yang konsisten dan berkomitmen untuk berada di luar kekuasaan lebih bermartabat dibandingkan Gerindra.
Ketika Jokowi merespon dan membagi kekuasaan sebagaimana yang diminta Gerindra, maka posisi Jokowi sungguh menjadi presiden yang mengedepankan demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi liberalisme.
Baca Juga
Jokowi Mau Temui Calon Menteri, PDIP Berpesan Dahulukan Kader Partai Koalisi
Praktik demokrasi Pancasila, dimana semua terwakili termasuk yang kalah sekalipun, namun demokrasi liberalisme mengedepankan menang-kalah, yakni yang menang berkuasa dan yang kalah tersingkir.
Sebaliknya, sebagaimana dikutip Antara, ketika Jokowi tidak mengakomodir kelompok oposisi dalam kekuasaan maka sebenarnya Jokowi sedang mempraktikkan demokrasi liberalisme. "Yang hanya mengakomodir kelompok koalisi dan menyingkirkan yang kalah," kata Ahmad Atang. (*)
