Andika Pratama
MerahPutih.com - PDIP menyebut Joko Widodo (Jokowi) bakal bertemu ketum parpol dan calon menteri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembahasan beberapa kali dilakukan termasuk nomenklatur dari kabinet tersebut.
"Dalam waktu dekat tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah tapi juga kemudian para kandidat para calon menteri tersebut," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (9/10).
Baca Juga
Hasto mengatakan, Jokowi ingin menteri yang ditunjuknya sesuai kapasitas dan siap menjalankan visi-misinya.
"Karena bagaimana pun juga presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan atau nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi ataupun para tokoh-tokoh sesuai bidangnya. Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi misi presiden," ujar Hasto.
Hasto juga meminta Presiden Jokowi mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi wacana Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca Juga
Fadli Zon Jadi Politikus Gerindra yang Paling Kuat Masuk Kabinet Jokowi
"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet. Sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto.
Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu hingga menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua. Karena itu, Hasto berharap Gerindra dapat memahami hal tersebut dan tetap melanjutkan kerja sama di parlemen.
Baca Juga
Ketum PBNU: Jokowi-Ma'ruf Amin Simbol Kemenangan Nasionalis-Santri
"Bahwa meskipun PDI-P menang dengan kekuatan 60,7 di DPR persen kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014 sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," papar Hasto.
"Dengan demikian kerja sama seluruh parpol itu berjalan baik di DPR-MPR. Terkait susunan kabinet itu hak prerogatif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca-pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun," tutup Hasto. (Knu)
