Minta Disdik Usut Tuntas Kasus Pelecehan Seksual SMK PGRI 5 Kalideres, Legislator PSI: Seharusnya Gerak Cepat

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 13 Maret 2025
Minta Disdik Usut Tuntas Kasus Pelecehan Seksual SMK PGRI 5 Kalideres, Legislator PSI: Seharusnya Gerak Cepat

Ilustrasi pelecehan seksual.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk serius dalam mengusut tuntas kasus pelecehan seksual terhadap 40 siswi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 5 Kalideres, Jakarta Barat yang baru terjadi.

"Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Disdik harus serius dalam menangani kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak kita di SMK PGRI 5 Kalideres. Kejadian ini sangat disayangkan dan amat traumatik terhadap korban yang terdampak," kata Justin di Jakarta, Kamis (13/3).

Justin menyayangkan sikap pihak sekolah dan Disdik yang dianggap lambat serta lalai dalam menangani kasus pelecehan seksual di sekolah tersebut.

"Disdik seharusnya bergerak lebih cepat. Kasus-kasus pelecehan seksual tidak bisa ditoleransi dan harus diusut dengan segera. Pihak sekolah juga harusnya bersikap kooperatif dalam upaya pihak penegak hukum menyelidiki dan menindak para pelaku," ucapnya.

Ia juga menyorot adanya aksi demonstrasi oleh para siswa menuntut agar kasus pelecehan seksual ini dijadikan bahan introspeksi oleh Dinas Pendidikan dan PPAPP.

Baca juga:

DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Bocorkan Sekolah Swasta yang Dapat Program Gratis

"Harusnya demo itu tidak perlu terjadi kalau ada kanal aduan yang tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik dan kasusnya langsung diusut," papar dia.

Justin menegaskan bahwa pelaku pelecehan seksual tidak mengenal usia. Sehingga, setiap pelaku tetap harus tetap diproses dan dihukum. Kemudian, ia juga menekankan kalau pelecehan seksual dalam segala bentuknya tetap merupakan suatu kejahatan.

"Siapa pun itu, pelaku pelecehan seksual harus dihukum untuk memberikan keadilan kepada para korban. Dalam hal ini, penegak hukum dan Disdik harus berpihak kepada korban. Termasuk dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelecehan seksual dalam segala bentuknya," tegasnya.

Ia meminta agar pihak penegak hukum terus memproses kasus pelecehan yang dialami para siswi di SMK PGRI 5 Kalideres. Fraksi PSI Jakarta siap untuk memberikan pengawalan terhadap kasus ini.

Baca juga:

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan Seksual Saat Magang di PN Sukabumi, Kampus Siap Beking Tempuh Jalur Hukum

"Proses hukumnya harus terus berjalan. Para pelaku harus tetap ditindak, sekalipun hanya ada satu korban yang melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum guru mereka," ujarnya.

"Kami siap untuk membantu dan mengawal para siswi SMK PGRI 5 Kalideres dalam memproses kasus hukum mereka kalau diperlukan," tutupnya menambahkan. (Asp)

#Pelecehan Seksual #DPRD DKI Jakarta #Dinas Pendidikan DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Indonesia
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Jika disetujui, Pemprov DKI bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa S2 dan S3 melalui program KJMU.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Indonesia
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Mengalihfungsikan trotoar disebut tidak sejalan dengan upaya menciptakan kota yang ramah pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Bagikan