Mesir dan PBB Minta Israel Akhiri Pelanggaran terhadap Warga Gaza

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 22 April 2024
Mesir dan PBB Minta Israel Akhiri Pelanggaran terhadap Warga Gaza

Kondisi infrastruktur Jalur Gaza akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Foto: Dok/Anadolu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mesir dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta, Israel harus mengakhiri pelanggaran terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir usai bertemu Menlu Mesir, Sameh Shoukry dengan pelapor khusus PBB, Francesca Albanese, mengenai situasi HAM di wilayah Palestina, Minggu (21/4).

Baca juga:

AS, Mesir, dan Qatar Upayakan Gencatan Senjata di Gaza

Juru Bicara Kemlu Mesir, Ahmed Abu Zeid menyebutkan, Shoukry dan Albanese menegaskan, perlunya penghentian pelanggaran Israel terhadap warga sipil di Gaza. Lalu, kembali melanjutkan pengiriman bantuan dan memberantas kekerasan serta serangan oleh pemukim Israel di Tepi Barat.

"Mereka juga menekankan perlunya menghentikan tindakan Israel yang bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan menerapkan kebijakan hukuman kolektif dan penargetan warga sipil tanpa pandang bulu," kata Abu Zeid.

Pada pertemuan itu, Shoukry memperingatkan, bahwa keadaan saat ini meningkatkan risiko meledaknya situasi di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Ia pun menyayangkan, bahwa sejumlah negara sejauh ini menahan diri untuk tidak menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Lalu, Albanese menyatakan penyesalan dan kecamannya, karena tidak bisa melakukan kunjungan lapangan ke Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Palestina. Hal itu akibat adanya penolakan Israel yang mencegahnya menjalankan misinya.

Baca juga:

Konflik Israel-Iran Berimbas ke Ekonomi Indonesia jika Pasokan Minyak Terganggu

Albanese juga menyatakan keprihatinan mendalam mengenai situasi kemanusiaan sangat buruk yang dialami rakyat Palestina sehubungan dengan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Ia meminta Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2024, yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 korban.

Sedikitnya, sudah ada 34.097 warga Palestina terbunuh. Sebagian besar perempuan dan anak-anak, kemudian 76.980 orang terluka sejak saat itu.

Menurut PBB, perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) dituduh melakukan genosida. Pada Januari lalu, Mahkamah memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin, bahwa bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza. (*)

Baca juga:

Iran: Krisis Timur Tengah Berakhir Jika Israel Angkat Kaki dari Jalur Gaza

#Israel #Jalur Gaza #Konflik Palestina #PBB #Mesir
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Dunia
Gerbang Rafah Pintu Masuk Gaza dari Mesir Kembali Dibuka 2 Arah
Shaath menegaskan pentingnya pembukaan kembali jalur Rafah bagi warga Gaza, sekaligus menjadi momentum mewujudkan perdamaian di antara Israel dan Palestina.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Gerbang Rafah Pintu Masuk Gaza dari Mesir Kembali Dibuka 2 Arah
Dunia
Jerman Ragu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Belum Cocok Sama Formatnya
Jerman menekankan pentingnya kesesuaian Dewan Perdamaian Gaza dengan format hukum internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Jerman Ragu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Belum Cocok Sama Formatnya
Dunia
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Hak dan kesejahteraan seluruh warga Greenland selalu terjamin selama berada di bawah Kerajaan Denmark.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berperang melawan Isreal demi membela Palestina.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Bagikan