Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal, dan telah mencatut nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johny Plate menyebut dalam hal ini Indonesia harus bisa memperbaiki kembali metode dalam pengelolahan pengadaan senjata.
"Pengalaman ini membuka untuk memperbaiki metode pengelolaan pengadaan senjata di Indonesia yang selama ini dianggap biasa-biasa saja, inilah positifnya pernyataan panglima," katanya di dalam jumpa pers di kantor Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
Untuk itu, kata Johny, dari pernyataan Panglima TNI tersbut masyarakat harus lebih waspada terkait peredaran senjata ilegal tersebut.
"Dibuka kepada masyarakat agar masyarakat waspada. Kedua komunikais panglima TNI di lingkungan TNI ada komunikasi militer, jangan disamakan dengan kominikasi sipil itu berbeda," ungkapnya.
Ia berharap kepada panglima TNI harus belaku lebih tegas dam komunikasi di lingkungan militer.
"Panglima TNI tentu kita tidak harapkan berlaku lunak di lingkungan militer. Di lingkungan militer komunikasinya harus tegas," tandasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Di hadapan para purnawirawan jenderal menyatakan, ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dan itu mencatut nama Presiden Jokowi.
Hal itu diungkapkan Gatot saat acara silaturahim dengan para purnawirawan jenderal TNI di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu. Rekaman suara pernyataan ini pun beredar di media sosial.
“Ada kelompok institusi yang akan beli 5 ribu pucuk senjata, bukan militer,” kata Panglima.
Dalam pertemuan yang dihadiri para senior jenderal (purn) TNI, seperti Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn)TNI Purn Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono. Selain itu hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agung Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy.
Menurut Panglima, isntitusi tersebut mencatut nama Presiden Jokowi. “Memakai nama Presiden. Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” ungkapnya.
Jenderal Gatot juga menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri.
“Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” ungkap Panglima. (Asp)
Baca juga berita terkait pernyataan Gatot Nurmantyo di: Boni Hargens: Soal 5000 Pucuk Senjata, Kuncinya Koordinasi
