Pemilu 2019

Menyoal Kabar Hoaks 7 Juta Surat Suara, Pengamat Sebut Itu Bagian dari Trik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 07 Januari 2019
Menyoal Kabar Hoaks 7 Juta Surat Suara, Pengamat Sebut Itu Bagian dari Trik

Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Memasuki awal 2019, publik dihebohkan dengan berita bohong soal adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendukung Polri untuk mengusut tuntas kasus hoaks tujuh juta surat suara tersebut . Ia pun menilai keliru jika menuding Polri dituduh berpolitik.

"Keliru jika Polri dituduh berpolitik. Jangan takut, Polri. Ini peristiwa jelas pidana cari tersangka pelakunya dan didukung bukti," kata Petrus di Jakarta, Senin (7/1).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. (MP/Asropih)
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. (MP/Asropih)

Petrus juga mengingatkan agar Polri tidak terjebak dengan manuver kubu pasangan nomor urut 02, yang menuding Polri bermain politik untuk mengecoh masyarakat.

"Kepolisian sedang dikambinghitamkan mereka. Inilah intrik untuk menghadapi kekuatan besar. Kami kira masyarakat sudah cerdas, karena itu didramatisir betul tudingan Polri bermain politik. Ada upaya melegitimasi Polri," tuturnya

Semenatara itu, Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo mengatakan penyebaran informasi hoaks soal tujuh kontainer surat suara itu upaya propaganda untuk melegitimasi pemerintahan dan hasil Pemilu.

Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari propaganda membangun citra negatif yang dilakukan oleh kompetitor yang bertarung melawan incumbent.

"Ada juga berbagai opini menuduh kepolisian berpihak. Jika kita bedakan Pemilu 2019 ini lebih dahsyat serangan-serangan yang dilakukan institusi kepolisian. Jangan tipis telinga dan rumus penantang selalu menyerang. Karena polisi jadi getahnya," kata Karyono

Ia pun menegaskan bahwa nomor urut 02 mengetahui bahwa posisi Jokowi di atas, sehingga tidak ada cara lain kecuali menyerang.

Karyono menganalogikan fenomena itu seperti pertandingan sepak bola yang skor nya 4-1. Jika skornya satu pasti menggunakan berbagai cara untuk mengejar lawan.

"Nah, biasanya cara kasar bermain bola bagian dari trik mengganggu psikologi lawan. Jika terkecoh maka akan mudah menggiring ke sasaran. Jangan terkecoh dengan propaganda lawan," katanya.

Maka itu, kata dia, berbagai strategi sengaja dipasang untuk melakukan serangan membabi buta. Seperti isu 2019 Ganti Presiden, BIN-Polri tidak netral, kriminalisasi ulama, hingga PKI.

"Politik psikologi ini untuk merusak konsentrasi incumbent. Jangan terjebak dengan propaganda itu," katanya. (Asp)

#Pengamat Politik #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan