Pemilu 2019

Menyoal Kabar Hoaks 7 Juta Surat Suara, Pengamat Sebut Itu Bagian dari Trik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 07 Januari 2019
Menyoal Kabar Hoaks 7 Juta Surat Suara, Pengamat Sebut Itu Bagian dari Trik

Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Memasuki awal 2019, publik dihebohkan dengan berita bohong soal adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendukung Polri untuk mengusut tuntas kasus hoaks tujuh juta surat suara tersebut . Ia pun menilai keliru jika menuding Polri dituduh berpolitik.

"Keliru jika Polri dituduh berpolitik. Jangan takut, Polri. Ini peristiwa jelas pidana cari tersangka pelakunya dan didukung bukti," kata Petrus di Jakarta, Senin (7/1).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. (MP/Asropih)
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. (MP/Asropih)

Petrus juga mengingatkan agar Polri tidak terjebak dengan manuver kubu pasangan nomor urut 02, yang menuding Polri bermain politik untuk mengecoh masyarakat.

"Kepolisian sedang dikambinghitamkan mereka. Inilah intrik untuk menghadapi kekuatan besar. Kami kira masyarakat sudah cerdas, karena itu didramatisir betul tudingan Polri bermain politik. Ada upaya melegitimasi Polri," tuturnya

Semenatara itu, Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo mengatakan penyebaran informasi hoaks soal tujuh kontainer surat suara itu upaya propaganda untuk melegitimasi pemerintahan dan hasil Pemilu.

Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari propaganda membangun citra negatif yang dilakukan oleh kompetitor yang bertarung melawan incumbent.

"Ada juga berbagai opini menuduh kepolisian berpihak. Jika kita bedakan Pemilu 2019 ini lebih dahsyat serangan-serangan yang dilakukan institusi kepolisian. Jangan tipis telinga dan rumus penantang selalu menyerang. Karena polisi jadi getahnya," kata Karyono

Ia pun menegaskan bahwa nomor urut 02 mengetahui bahwa posisi Jokowi di atas, sehingga tidak ada cara lain kecuali menyerang.

Karyono menganalogikan fenomena itu seperti pertandingan sepak bola yang skor nya 4-1. Jika skornya satu pasti menggunakan berbagai cara untuk mengejar lawan.

"Nah, biasanya cara kasar bermain bola bagian dari trik mengganggu psikologi lawan. Jika terkecoh maka akan mudah menggiring ke sasaran. Jangan terkecoh dengan propaganda lawan," katanya.

Maka itu, kata dia, berbagai strategi sengaja dipasang untuk melakukan serangan membabi buta. Seperti isu 2019 Ganti Presiden, BIN-Polri tidak netral, kriminalisasi ulama, hingga PKI.

"Politik psikologi ini untuk merusak konsentrasi incumbent. Jangan terjebak dengan propaganda itu," katanya. (Asp)

#Pengamat Politik #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Bagikan