Menyoal Kabar Hoaks 7 Juta Surat Suara, Pengamat Sebut Itu Bagian dari Trik
Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Memasuki awal 2019, publik dihebohkan dengan berita bohong soal adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendukung Polri untuk mengusut tuntas kasus hoaks tujuh juta surat suara tersebut . Ia pun menilai keliru jika menuding Polri dituduh berpolitik.
"Keliru jika Polri dituduh berpolitik. Jangan takut, Polri. Ini peristiwa jelas pidana cari tersangka pelakunya dan didukung bukti," kata Petrus di Jakarta, Senin (7/1).
Petrus juga mengingatkan agar Polri tidak terjebak dengan manuver kubu pasangan nomor urut 02, yang menuding Polri bermain politik untuk mengecoh masyarakat.
"Kepolisian sedang dikambinghitamkan mereka. Inilah intrik untuk menghadapi kekuatan besar. Kami kira masyarakat sudah cerdas, karena itu didramatisir betul tudingan Polri bermain politik. Ada upaya melegitimasi Polri," tuturnya
Semenatara itu, Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo mengatakan penyebaran informasi hoaks soal tujuh kontainer surat suara itu upaya propaganda untuk melegitimasi pemerintahan dan hasil Pemilu.
Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari propaganda membangun citra negatif yang dilakukan oleh kompetitor yang bertarung melawan incumbent.
"Ada juga berbagai opini menuduh kepolisian berpihak. Jika kita bedakan Pemilu 2019 ini lebih dahsyat serangan-serangan yang dilakukan institusi kepolisian. Jangan tipis telinga dan rumus penantang selalu menyerang. Karena polisi jadi getahnya," kata Karyono
Ia pun menegaskan bahwa nomor urut 02 mengetahui bahwa posisi Jokowi di atas, sehingga tidak ada cara lain kecuali menyerang.
Karyono menganalogikan fenomena itu seperti pertandingan sepak bola yang skor nya 4-1. Jika skornya satu pasti menggunakan berbagai cara untuk mengejar lawan.
"Nah, biasanya cara kasar bermain bola bagian dari trik mengganggu psikologi lawan. Jika terkecoh maka akan mudah menggiring ke sasaran. Jangan terkecoh dengan propaganda lawan," katanya.
Maka itu, kata dia, berbagai strategi sengaja dipasang untuk melakukan serangan membabi buta. Seperti isu 2019 Ganti Presiden, BIN-Polri tidak netral, kriminalisasi ulama, hingga PKI.
"Politik psikologi ini untuk merusak konsentrasi incumbent. Jangan terjebak dengan propaganda itu," katanya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik