Menteri Susi Tegaskan Tetap Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 27 Maret 2018
Menteri Susi Tegaskan Tetap Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto Antara/Joko Sulistyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan dirinya bakal tetap tegas untuk menindak berbagai bentuk kasus pencurian ikan yang dilakukan di kawasan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sepanjang tahun 2014 hingga 2017, Pemerintah telah menenggelamkan 363 kapal pelaku pencurian ikan. Angka ini saya jamin masih akan terus bertambah lagi," kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, hari ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan hal tersebut dalam lokakarya bertajuk "Penguatan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Untuk Sektor Rumput Laut dan Bisnis yang Berkelanjutan di Papua dan Papua Barat", Jumat (23/3).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menekankan kepada seluruh peserta yang hadir, untuk tetap memegang teguh tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yang sudah digagas oleh pemerintah, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. "Ini merupakan amanat langsung untuk menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa," tuturnya.

Menteri Susi juga mengemukakan, kedaulatan bukan saja soal penenggelaman dan penggagalan penyelundupan, tetapi berdaulat di wilayah sendiri.

Ia juga mengingatkan agar segera dibuat dan diterapkan peraturan tentang zonasi penangkapan ikan, sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan perundang-undagan tersebut, lanjutnya, sudah dijelaskan bahwa zonasi jalur 1 yakni 0 hingga 4 mil laut hanya digunakan kapal 0-10 gross tonnage (GT).

Mengakhiri sambutannya, Menteri Susi mengajak masyarakat lokal untuk bekerjasama menjaga laut Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Susi dalam sejumlah kesempatan juga mengingatkan pemerintahan daerah agar dapat mengatur zona kelautan yang dibawah pengelolaannya agar sektor kelautan dan perikanan bisa benar-benar berkelanjutan.

"Sudah saatnya pemerintahan provinsi dan daerah yang memiliki pantai pesisir, supaya diatur zona kelautannya," katanya.

Menurut dia, pengaturan pengelolaan kawasan perairan tersebut antara lain agar jangan sampai ada pencemaran di laut serta jangan ada lagi kapal yang menggunakan trawl atau cantrang.

#Menteri Kelautan Dan Perikanan #Susi Pudjiastuti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Susi Pudjiastuti 'Ratu Laut Kidul' Ditunjuk Gubernur Dedi Jadi Komisari BJB
Dedi mengungkapkan, Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
Susi Pudjiastuti 'Ratu Laut Kidul' Ditunjuk Gubernur Dedi Jadi Komisari BJB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok Jadi Pimpinan KPK
Dari tiga nama tersebut, Susi Pudjiastuti disebut akan menjadi Ketua KPK.
Frengky Aruan - Senin, 30 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok Jadi Pimpinan KPK
Berita Foto
Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Menteri Sakti Wahyu Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), sebelum Rapat Kerja (Raker) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 22 April 2025
Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran
Indonesia
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung menjadi konsultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Februari 2025
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Indonesia
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Anggota Komisi IV DPR Hasan Saleh sebut proyek ini tak hanya ilegal, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang mengkhawatirkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Indonesia
Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang
Menteri KP Trenggono sebut itu merupakan ranah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang
Indonesia
Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan
Proses identifikasi pemilik pagar laut Tangerang memerlukan waktu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan
Indonesia
Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian
Anggota Komisi IV DPR RI soroti adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang diterbitkan BPN di wilayah pagar laut tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian
Indonesia
Tak Ada Anggaran Pasti untuk Bongkar Pagar Laut, Menteri KP: Pakai Dana Gotong Royong
Sakti Wahyu Trenggono memastikan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan pagar laut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Januari 2025
Tak Ada Anggaran Pasti untuk Bongkar Pagar Laut, Menteri KP: Pakai Dana Gotong Royong
Video
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan Perairan Tangerang akan Dibongkar
"... dan itu memang sesuai dengan prosedur kami, begitu,"
Rezita Kesuma - Senin, 13 Januari 2025
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan Perairan Tangerang akan Dibongkar
Bagikan