Menteri LHK Bakal Verifikasi 2,2 Juta Hektare Hutan Adat

MerahPutih.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan akan memverifikasi 2,2 juta hektare hutan adat yang dikuasai 152 komunitas di berbagai daerah, sebagai bagian dari percepatan program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria (RAPS).

"Akan diverifikasi seluas 2,2 juta hektare hutan adat yang terbagi dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan kelengkapan syaratnya," kata Menteri Siti di Jakarta, Jumat (27/10).

Siti mengatakan, untuk calon hutan adat dengan seluruh persyaratan yang sudah lengkap, KLHK akan memverifikasi seluas 107,2 ribu hektare yang dikelola 28 komunitas.

Sedangkan kelompok lainnya, seperti usulan hutan adat yang belum memiliki persyaratan berupa peraturan daerah (perda) atau surat keputusan kepala daerah mencapai seluas 1,5 juta hektare yang diakses sebanyak 49 komunitas.

Selanjutnya, usulan hutan adat yang belum dilengkapi profil masyarakat adat mencapai seluas 285 ribu hektare yang dikelola 21 komunitas adat. "Pertanyaannya adalah bagaimana jalan keluarnya bagi masyarakat adat yang belum memiliki peraturan daerah seperti yang disyaratkan karena proses penerbitan Perda ini sangat lama," katanya.

Siti pun menawarkan terobosan yang cukup ekstrem yaitu memverifikasi seluruh usulan dengan mengambil sampel 20 persen dari total luas usulan.

Terobosan ini, lanjut Siti, akan dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pencapaian Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria pada November mendatang.

Sebelumnya, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Simbolinggi saat menyampaikan sambutannya mempertanyakan komitmen pemerintah menyelesaikan konflik masyarakat adat.

"Ada 5,6 juta hektare usulan hutan adat yang ada di dalam kawasan hutan negara dan seluas 1,75 juta hektare di luar kawasan hutan, tapi peta usulan kami belum ditindaklanjuti," kata Rukka.

Namun, Rukka mengapresiasi kehadiran negara dalam menetapkan seluas 16 ribu hektare hutan adat, meski angka tersebut masih sangat kecil.

Program RAPS dirancang pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah pun berkomitmen mendistribusikan lahan seluas 9 juta hektare lewat program Reforma Agraria dan akses terhadap 12,7 juta hektare hutan lewat program Perhutanan Sosial. (*)

Sumber: ANTARA