Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN harus menjadi instrumen yang dapat menciptakan pemerataan dan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Tema APBN adalah betul-betul menggunakan semua sisi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan yang lebih banyak," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (18/8).
Sri Mulyani menjelaskan, untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan tersebut, maka APBN tetap memberikan alokasi belanja yang mencukupi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
"Untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, maka subsidi berupa bantuan nontunai dinaikkan, begitu juga dana desa, dan dana alokasi khusus bidang fisik yang bertujuan untuk menghadapi kemiskinan di akar rumput," kata dia.
Selain itu, tambah dia, agar pemanfaatan belanja sosial tersebut dapat lebih efektif, maka kebocoran anggaran di pos-pos kemiskinan dan kesenjangan harus diminimalisir.
"Tantangan di situ adalah membuat desain agar mereka tidak bocor dan betul-betul bisa mencapai ke masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Sri Mulyani menambahkan, pembangunan infrastruktur juga memiliki peran penting terhadap upaya pengentasan kemiskinan agar masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap sumber kegiatan ekonomi.
"Infrastruktur yang dibangun bisa membuat mereka terkoneksi dengan pasar sehingga mereka bisa memiliki aktivitas ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan memastikan pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2018.
Fokus prioritas tersebut adalah pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antarpendapatan dan antarwilayah maupun perluasan kesempatan kerja.
Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja itu diharapkan bisa tercapai melalui peningkatan investasi yang terus diupayakan melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan. (*)
Sumber: ANTARA
