Menteri Hadi Tjahjanto Geram Ada Anak Buahnya Pamer Kemewahan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 10 Maret 2023
Menteri Hadi Tjahjanto Geram Ada Anak Buahnya Pamer Kemewahan

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Yulia Jaya Nirmawati (ANTARA/Ho/Kementerian ATR/BPN/dok.Pri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Adanya pejabat negara yang gemar pamer kemewahan perlahan mulai terungkap ke publik.

Kali ini, muncul pemberitaan mengenai gaya hidup hedonisme diduga dari keluarga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur berinisial SH.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati menerangkan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto telah mengetahui dan langsung menindaklanjutinya.

“Bapak Menteri ATR/Kepala BPN sudah memberi arahan internal agar Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memanggil yang bersangkutan untuk selanjutnya dimintai klarifikasi,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati pada Jumat (10/3).

Baca Juga:

DPR Khawatir Ketidakpatuhan Bayar Pajak Menurun Akibat Ulah Pejabat Pamer Harta

Ia mengungkapkan, Hadi mempersilakan lembaga berwenang jika ada yang hendak menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan yang bersangkutan.

“Tentu kami akan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait,” kata Yulia.

Ia menyampaikan, jika benar-benar terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, Hadi akan segera menindaklanjuti dan mengambil langkah tegas.

Hal ini pun telah diperingatkan Menteri ATR/Kepala BPN dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 yang berlangsung pada Selasa, 7 Maret 2023 lalu.

Hadi Tjahjanto menekankan agar jajaran di Kementerian ATR/BPN tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengimbau untuk memerhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

Dalam pembukaan rakernas tanggal 7 Maret, Hadi sudah menegaskan arahan Presiden Joko Widodo bahwa tindakan pamer kekuasaan dan kekayaan adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan.

"Semoga hal ini benar-benar diperhatikan,” tutur Yulia Jaya Nirmawati.

Baca Juga:

Pejabat Pamer Harta, Mahfud MD: Baru Bisa Diperiksa kalau Ada Kasus

Ia juga memastikan, Kementerian ATR/BPN memegang teguh dan melaksanakan kode etik profesi serta standar pelayanan profesi ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Salah satu etika pejabat atau pegawai dalam bermasyarakat adalah mewujudkan pola hidup sederhana, hal tersebut terus ditanamkan kepada pegawai di internal Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Sekadar informasi, gaya hidup mewah pejabat menjadi sorotan usai sejumlah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan memamerkan hartanya melalui media sosial, di antaranya Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.

Keduanya pun kini dicopot dari jabatan mereka.

Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar semua pimpinan kementerian/lembaga bisa mendisiplinkan bawahannya, serta membersihkan dan membenahi institusinya masing-masing agar tak terjadi masalah serupa. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Peringatkan Pejabat Tak Pamer Kekayaan dan Kekuasaan

#Hadi Tjahjanto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usia ke-79 tahun, Sabtu (5/10).
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Indonesia
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Hasil analisa sementara yang diterima Kemenko Polhukam, data NPWP yang bocor ke publik itu banyak yang tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
Wisnu Cipto - Senin, 23 September 2024
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Indonesia
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa netralitas penting untuk dijaga oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) lain seperti TNI dan Polri.
Frengky Aruan - Selasa, 30 Juli 2024
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Indonesia
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah jelang Pilkada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Indonesia
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut usulan revisi UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 39 poin C itu masih dalam tahap pembahasan.
Frengky Aruan - Rabu, 17 Juli 2024
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Indonesia
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
TNI diketahui mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
Indonesia
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Indonesia
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juli 2024
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Indonesia
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
5.784 pos untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2024
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
Indonesia
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Intelijen baik dari BIN, BAIS, terus memantau perkembangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Maret 2024
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Bagikan