Menteri Edhy Beli Ratusan Senjata Serbu untuk Tindak Maling Ikan

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyiapkan dana sekitar Rp7 miliar untuk membeli senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan PT Pindad (Persero) sebanyak 200 pucuk.

Senjata tersebut nantinya akan dipakai oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP untuk memperkuat pengawasan dan memberantas kapal pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia.

Baca Juga:

KKP Kembali Tangkap 5 Kapal Asing Pencuri Ikan di Perairan Indonesia

"Untuk senjata, Pindad sedang proses untuk 200 pucuk untuk perbaikan ke standar sipil. Jadi realisasinya tinggal menunggu senjatanya jadi," kata Edhy di kantornya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (26/4).

Pengadaan senjata ini menggunakan dana APBN dan pihaknya sudah melakukan down payment (DP) sebesar 20 persen.

Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP mempunyai 38 kapal perikanan. Namun yang aktif beroperasi hanya sebanyak 28 unit, di mana 10 unit lainnya sedang mengalami perbaikan.

Tak hanya itu, Edhy menyatakan pihaknya telah menerima niat baik Jepang yang memberikan 2 kapalnya guna memperketat pengawasan kelautan.

Hal itu belum terealisasi karena terganjal satu aturan. Kini pihaknya tengah menyelesaikan permasalahan tersebut.

Edhy juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan sumber daya laut.

Menurut Edhy, Menhan sudah mendapat informasi bahwa Amerika Serikat akan menghibahkan kapal pengawasnya kepada Indonesia.

Saat ini, jumlah armada KKP dinilai belum cukup untuk mengawasi lautan Indonesia. Oleh karenanya, pihaknya akan terus mengusahakan penambahan alat dan senjata agar pertahanan maritim Indonesia semakin kuat.

"Makanya kerja sama lintas sektor sangat penting dan kami siap," kata Edhy.

Selain membeli senjata Pindad, Edhy menyatakan siap menerima kapal hibah dari negeri tetangga guna memperkuat pengawasan illegal fishing atau penangkapan ikan tak berizin.

Baca Juga:

KKP Ingin Gunakan Anjungan Migas Bekas Untuk Kawasan Budidaya

Edhy mengatakan, pihaknya telah menerima niat baik Jepang untuk memberikan dua kapalnya guna memperkuat pengawasan sumber daya laut.

Hal itu belum terealisasi karena terganjal satu aturan. Namun dirinya sangat serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Namun saat ini sudah maju dan bagus sekali dengan Jepang," ucapnya.

Dia mengatakan, pihaknya akan menempuh segala cara guna memperkuat guna mengisi kekurangan armada pengawas sumber daya laut. Karena ia mengakui, untuk saat ini armada pengawas dirasa kurang dengan wilayah laut Indonesia yang luas.

"Makanya kerja sama lintas sektor sangat penting dan kami siap," kata Edhy. (Knu)

Baca Juga:

KKP Tangkap Dua Kapal Ikan Ilegal Berbendera Filipina dan Taiwan