Adinda Nurrizki
Merahputih Politik- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) belum juga mengeluarkan keputusan terkait konflik internal kepengurusan di tubuh Partai Golkar. Padahal, konflik antara hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie dan Ancol yang diketuai Agung Laksono terus memanas.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengakui bahwa memang kedua kubu kepengurusan partai berlambang pohon beringin ini sudah menyerahkan atau mendaftarkan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerima surat pada 8 Desember, Surat Nomor: B-03/Golkar/XII/2014 tentang pendaftaran pergantian kepengurusan masa bakti 2014-2019 ditandatangani oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Yasonna, dalam waktu yang sama hasil Munas Ancol juga mendaftarkan susunan kepengurusannya. Susunan kepengurusan hasil Munas Ancol tersebut ditandatangani oleh Ketum Agung Laksono dan Zainuddin Amali sebagai Sekjen. Sebelumnya, kata Yasonna, Tim Advokasi Penyelamat Partai Golkar (TAPPG) telah mengajukan gugatan perselisihan partai politik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Desember 2014.
"Gugatan tersebut ditujukan terhadap Aburizal Bakrie, Idris Marham, Fadel Muhammad, Nurdin Halid dan Ahmadi Nur Supit. Secara garis besar gugatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Munas Golkar di Bali," sebut Yasonna.
Selain itu, Yasonna mengatakan bahwa TAPPG yang dalam lampirannya terdapat surat kuasa khusus yang ditandatangi oleh pemberi kuasa, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence TP Siburian, Zainuddin Amali, Yorris Raweyai, Agun Gunanjar, dan Ibnu Munzir serta penerima kuasa Victor W Nadapdap.
"Berdasarkan hal-hal di atas Kemenhukham belum dapat menindaklanjuti permohonan perubahan kepengurusan kedua pemohon tersebut. Kami berharap perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme partai politik," tutup Yasonna.
