Menkopolhukam Buka Rakernas Penanggulangan Bencana

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana di Yogyakarta, Kamis (23/2). Wiranto menyampaikan apresiasi terhadap para pejuang kemanusiaan dalam konteks bencana baik BNPB dan BPBD di seluruh Indonesia.

Wiranto mengatakan bahwa secara kodrati manusia membutuhkan keamanan dan keselamatan. Konteks itu telah tercermin dalam konstitusi Indonesia.

“Ini artinya founding fathers sadar untuk membentuk pemerintah dengan visi rakyat harus merasa aman dan terlindungi,” kata Wiranto pada siaran pers yang diterima merahputih.com, Kamis (23/2).

Wiranto menambahkan bahwa visi pemerintah tadi harus dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Belum lagi mengenai ancaman, di mana paradigma ancaman di Indonesia dan dunia sudah berubah.

“Saat ini, ancaman bersifat multidimensional. Ancaman merambah pada spektrum kehidupan manusia. Kita tahu bahwa ancaman ada dua, yaitu ancaman oleh alam dan ulah manusia.”

Selain itu, Wiranto menjelaskan, sekarang ada korelasi bencana alam karena ulah manusia dan ini lebih kompleks, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, Wiranto mengatakan bahwa perlu usaha dalam penanggulangannya.

“Perlu ada terobosan baru, tadi disampaikan Kepala BNPB dan jajaran di bawahnya melakukan terobosan baru yang dinamis dan cerdas. Terhadap dinamika ancaman alam dan ulah manusia,“ tuturnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa rakernas ini sebagai momentum untuk bekerja lebih baik lagi terhadap pelayanan masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana. Willem menyampaikan bahwa dibutuhkan paradigma baru dalam penanggulangan bencana, seperti dicontohkan pada konteks pascabencana gempa bumi Pidie Jaya beberapa waktu lalu.

Willem mengatakan, siklus penanggulangan bencana harus beradaptasi dengan konteks bencana yang terjadi. Willem mengkisahkan bagaimana Presiden Joko Widodo memberikan kritikan terhadap kinerja BNPB saat itu, khususnya penanganan para korban bencana.

“Kemudian, sesuai arahan Presiden untuk penanganan yang cepat, BNPB memutuskan untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah masa tanggap darurat,” kata Willem.

Willem menambahkan bahwa sejumlah keluarga yang telah diidentifikasi kemudian langsung dibuatkan surat keputusan dari bupati sehingga proses pencairan anggaran untuk pemulihan dapat secara cepat dilakukan.

Sedangkan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa penanggulangan bencana berbasis masyarakat sangat penting.

"Pesan saya bahwa pengalaman bencana harus dapat digunakan sebagai cermin dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana tema rakernas kali ini, ‘Mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan’," kata sri Sultan Hamengkubuwono X

Rakerna Penanggulangan Bencana akan berlangsung pada 21–24 Februari 2017. Pembukaan rakernas dihadiri oleh Menteri PAN RB, Ketua Komisi VIII DPR, Gubernur Jawa Tengah, Rektor UGM, perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah, dan mitra penanggulangan bencana. (Abi)

Berita terkait tentang bencana yang terjadi di Indonesia baca juga di: Ketinggian Air Bangawasan Solo di Bojonegoro Naik