Provinsi Aceh Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Hingga 20 April 2026

MerahPutih.com - Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melansir kondisi atmosfer di wilayah Aceh saat ini dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan.

Dampaknya, hampir seluruh wilayah Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, khususnya pada periode 11 hingga 20 April 2026.

Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi pada sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu terhitung mulai 13 hingga 20 April 2026.

"Periode siaga bencana ini sangat krusial guna meminimalisasi dampak,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir.

Baca juga:

Sejumlah Provinsi Hadapi Bencana Hidrometeorologi saat Lebaran 2026, Lapor BNPB

M Nasir juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam penuh, terutama pada titik-titik rawan bencana.

“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)," ujarnya.

Sekda menegaskan, langkah mitigasi tidak boleh ditunda, pemerintah daerah harus segera melakukan normalisasi infrastruktur air melalui pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi guna mencegah luapan.

Selain itu, pencegahan juga mencakup pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko tinggi. Petugas di lapangan wajib meningkatkan patroli rutin di kawasan rawan banjir, tanah longsor, serta daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

Tak hanya itu, dalam aspek kesiapsiagaan darurat, pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta menempatkan alat berat di titik-titik siaga.

"Sarana pendukung, seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian harus dalam kondisi siap pakai. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga harus diverifikasi ulang guna memastikan keamanannya," katanya.

Kondisi wilayah Aceh sendiri belum pulih 100 persen setelah dilanda bencana pada akhir tahun 2025 lalu. Lumpur dan warga masih ada yang mengungsi di tenda-tenda menunggu hunian sementara dan hunian tetap yang dibangun pemerintah. (*)