Menko Polkam Budi Gunawan dan KPU Pastikan Kesiapan Pilkada Serentak 2024
Merahputih.com - Menko Polkam Budi Gunawan (tengah) bersama Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan jajaran petinggi KPU saat konferensi pers di Kantor Menko Polkam, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menggelar rapat bersama KPU RI. Rapat ini membahas kesiapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi dengan jajaran petinggi KPU, perwakilan dari Polri, TNI, dan kementerian terkait untuk memastikan Pilkada 2024 siap digelar serentak di 545 daerah. Menko Polkam Budi Gunawanmenyetakan KPU RI siapmenggelar pilkada serentak 2024.
Budi Gunawan, saat jumpa pers selepas rapat, memastikan pemerintah all out atau total mendukung kesiapan KPU baik terkait distribusi logistik maupun antisipasi potensi kericuhan di beberapa daerah yang diyakini rawan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut pihaknya terus melakukan langkah persiapan pencoblosan Pilkada Serentak, salah satunya dengan terus memantau distribusi logistik pilkada.
Menurut Afif, kebutuhan surat suara pilkada telah mencapai di atas 90 persen. Kemudian pemenuhan kotak suara juga telah mencapai lebih dari 90 persen. Adapun distribusi logistik hingga ke tingkat desa masih terus berlangsung pada hari ini hingga H-1 pemungutan suara.(MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat