Menko Darmin Kunjungi Eropa Bahas Persoalan Sawit
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XV di Kantor Presiden, Jakarta,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah akan berdialog dengan parlemen Uni Eropa untuk mencegah tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia.
"Kita masih perlu menyiapkan bahannya lebih luas, karena tidak bisa bicara soal sawitnya saja," kata Darmin seusai rapat koordinasi mengenai persiapan kunjungan ke Eropa di Jakarta, Kamis (22/6).
Rapat koordinasi ini membahas persiapan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Eropa pada akhir Juli atau awal September 2017.
Darmin memastikan pembahasan mengenai larangan penggunaan produk sawit asal Indonesia sangat krusial dalam kunjungan kerja ini, karena tindakan larangan ekspor itu merugikan dan diskriminatif.
"Kita juga harus melihat perlakuan yang kita anggap sangat diskriminatif di Eropa, banyak tindakan-tindakan yang menurut kita, itu tidak patut dilakukan," katanya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menambahkan klarifikasi kepada parlemen Uni Eropa itu akan dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap pengelolaan komoditas kelapa sawit Indonesia.
Ia menjelaskan pembicaraan tersebut juga akan melibatkan para pimpinan eksekutif dari Uni Eropa agar permasalahan larangan sawit ke Eropa menjadi lebih jelas.
Selain itu, koordinasi dengan parlemen Uni Eropa penting terkait penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.
"Tema selain sawit adalah pembahasan CEPA, karena pada akhirnya pembahasan CEPA membutuhkan keputusan parlemen. Jangan sampai itu diganggu parlemen," kata Airlangga.
Sebelumnya, delegasi Tim Komite Perdagangan Internasional (INTA) parlemen Uni Eropa ini mengunjungi Indonesia pada Mei 2017 untuk mendapatkan wawasan mengenai pengembangan kelapa sawit Indonesia.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Prabowo Tegaskan Tak Boleh Sepeser pun Uang Rakyat Dicuri, Perintahkan Kejagung 'Sikat' 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di 2026
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Masih Hadapi Tantangan, Pemantau Independen Harus Dilibatkan
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Pakistan Ingin Keseimbangan Dagang Dengan Indonesia, Tawarkan Kerja Sama IT dan Agrikultur
Begini Data Konsumsi Minyak Sawit di Indonesia Periode 2025
Tidak Percaya Komitmen Putin, Uni Eropa Sepakat Perkuat Pertahanan di Ukraina
Makin Ketat, Melancong Ke Eropa Data Harus Dikirim Sebelum Tiba
Harga Kratom Jauh di Atas Sawit, Jalan Petani Kalbar Sejahtera
Ekor Patah Masih Nekat Terbang, Helikopter Pabrik Elektronik Penyuplai Militer Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang