Yohannes Abimanyu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah akan berdialog dengan parlemen Uni Eropa untuk mencegah tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia.
"Kita masih perlu menyiapkan bahannya lebih luas, karena tidak bisa bicara soal sawitnya saja," kata Darmin seusai rapat koordinasi mengenai persiapan kunjungan ke Eropa di Jakarta, Kamis (22/6).
Rapat koordinasi ini membahas persiapan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Eropa pada akhir Juli atau awal September 2017.
Darmin memastikan pembahasan mengenai larangan penggunaan produk sawit asal Indonesia sangat krusial dalam kunjungan kerja ini, karena tindakan larangan ekspor itu merugikan dan diskriminatif.
"Kita juga harus melihat perlakuan yang kita anggap sangat diskriminatif di Eropa, banyak tindakan-tindakan yang menurut kita, itu tidak patut dilakukan," katanya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menambahkan klarifikasi kepada parlemen Uni Eropa itu akan dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap pengelolaan komoditas kelapa sawit Indonesia.
Ia menjelaskan pembicaraan tersebut juga akan melibatkan para pimpinan eksekutif dari Uni Eropa agar permasalahan larangan sawit ke Eropa menjadi lebih jelas.
Selain itu, koordinasi dengan parlemen Uni Eropa penting terkait penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.
"Tema selain sawit adalah pembahasan CEPA, karena pada akhirnya pembahasan CEPA membutuhkan keputusan parlemen. Jangan sampai itu diganggu parlemen," kata Airlangga.
Sebelumnya, delegasi Tim Komite Perdagangan Internasional (INTA) parlemen Uni Eropa ini mengunjungi Indonesia pada Mei 2017 untuk mendapatkan wawasan mengenai pengembangan kelapa sawit Indonesia.
Sumber: ANTARA
