Menkeu Sesuaikan Kebijakan Buat Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Oktober 2023
Menkeu Sesuaikan Kebijakan Buat Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2023). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berjanji menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran lima persen pada tahun ini, dengan tantangan dinamika ekonomi global semakin tinggi.

KKSK akan melakukan penyesuaian, menggunakan dari mulai instrumen di market maupun dari sisi komunikasi kebijakan antara BI dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

Kemenkeu Pelajari Model Bisnis TikTok Buat Tarik Pajak

Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, KKSK menyiapkan paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan paket kebijakan ini untuk merespons agar kondisi sektor riil, inflasi, nilai tukar hingga stabilitas sistem keuangan dalam negeri tetap terjaga.

"Kami sedang menyiapkan berbagai langkah paket kebijakan nanti agar sektor riil tetap terjaga, masyarakat kelas menengah terutama kelompok bawah daya belinya terutama dalam menghadapi El Nino bisa didukung melalui instrumen yang segera kita rumuskan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, KSSK akan melaksanakan rapat berkala pada akhir Oktober untuk mengevaluasi secara teliti dan melakukan berbagai "stress test" dalam memastikan kondisi sektor keuangan tetap stabil.

Sri mengakui bahwa akan ada penyesuaian dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen secara berkelanjutan.

"Akan dilakukan berbagai langkah mengamankan. Ada adjustment pasti namun itu adalah di dalam untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable," katanya.

Saat ini, pemerintah dihadapkan pada kurs rupiah yang menunjukkan pelemahan menyusul semakin menguatnya mata uang greenback dolar AS, setelah pelaku pasar mengantisipasi potensi suku bunga tinggi dan menguatnya perekonomian di Amerika Serikat. (Knu)

Baca Juga:

Menkeu Klaim Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Ekspektasi Pasar

#Kemenkeu #Pertumbuhan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Bagikan