Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Menkeu Sebut Sejumlah Kepala Daerah Tertarik Bangun Kawasan Industri Halal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 31 Mei 2022
Menkeu Sebut Sejumlah Kepala Daerah Tertarik Bangun Kawasan Industri Halal

Menteri Keuangan yang juga Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sri Mulyani Indrawati (kiri). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia bercita-cita menjadi pusat produsen halal dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sejumlah kepala daerah tertarik membangun kawasan industri halal di wilayahnya.

“Setelah kita luncurkan inisiatif di Sidoardjo (Jawa Timur) dan Cikarang (Jawa Barat). Beberapa gubernur juga katakan mau bangun kawasan industri halal,” kata Sri Mulyani usai rapat pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin (30/5).

Baca Juga:

Wapres Targetkan Keuangan Ekonomi Syariah Indonesia Berbicara di Level Global

Sri Mulyani mengatakan, rencana pembentukan kawasan industri halal ini perlu didukung kementerian dan lembaga. Pendirian kawasan industri halal perlu diikuti dengan dukungan dan kerja sama agar para pelaku ekonomi syariah masuk ke calon kawasan industri halal tersebut.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong kementerian/lembaga membuat program-program seperti insentif dan juga fasilitas yang dapat dinikmati pengusaha ekonomi syariah agar masuk ke kawasan industri halal.

"Termasuk untuk bisa mengundang para pelaku ekonomi masuk di dalam kawasan ekonomi halal tersebut, apa manfaatnya dan apa kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati," ujar Sri Mulyani, dikutip Antara.

Baca Juga:

Presidensi G20 Punya Tanggung Jawab Sikapi Dampak Ekonomi Perang Rusia-Ukraina

Hal itu, katanya, juga menjadi salah satu program yang diminta oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar diakselerasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia.

"Ini untuk memfokuskan pada percepatan, jadi pada percepatan pelaksanaan program-program,” kata Sri Mulyani.

Pengembangan industri halal akan sejalan dengan Masterplan Industri Halal Indonesia yang sedang disusun untuk periode 2022 – 2029. Masterplan atau rencana induk tersebut direncanakan diluncurkan pada kuartal IV 2022, dan akan masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Sementara itu, Wapres Ma'ruf mengatakan akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk membangun kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di masing-masing daerah, serta mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.

"Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi," ujar Ma'ruf. (*)

Baca Juga:

Di Forum Ekonomi Dunia, Indonesia Dorong Perubahan Sistem Perdagangan Komoditas

#Industri #Produk Halal #Halal Bihalal #Sri Mulyani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Viral Roti Croissant Pattaya Kemasan Erotis, LPPOM Jamin Tak Bakal Lolos Sertifikasi Halal
Croissant Pattaya viral berbentuk erotis dinilai tidak bisa lolos sertifikasi halal. LPPOM MUI tegaskan aspek halal mencakup bahan, proses, nama, bentuk, dan kemasan.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Viral Roti Croissant Pattaya Kemasan Erotis, LPPOM Jamin Tak Bakal Lolos Sertifikasi Halal
Indonesia
Korban Dugaan Penipuan Pengurusan Fatwa Halal MUI Mata Uang Kripto Lapor Polisi
Laporan baru dibuat pada 22 Juni 2026, atau hampir empat tahun setelah kejadian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Korban Dugaan Penipuan Pengurusan Fatwa Halal MUI Mata Uang Kripto Lapor Polisi
Indonesia
Kemenperin Pastikan PT JAI dan PT SAI Tak Relokasi Fasilitas Produksi ke Vietnam
Kemenperin memastikan PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto tidak memindahkan fasilitas produksinya ke Vietnam. Rencana relokasi berhasil ditekan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juni 2026
Kemenperin Pastikan PT JAI dan PT SAI Tak Relokasi Fasilitas Produksi ke Vietnam
Indonesia
13 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Halal, Banten Nomor 1 Dalam Pendaftaran
Secara nasional 13 juta produk yang sudah sertifikasi halal itu memang terbesarnya yaitu 80 persen dari pelaku usaha mikro kecil
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
13 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Halal, Banten Nomor 1 Dalam Pendaftaran
Indonesia
Industri F&B RI Tumbuh 8 Persen, 1.200 Supplier Global Berebut Pasar Indonesia
Pendiri dan Direktur Utama Huamo Group, Wang Guo Ping, menambahkan bahwa pameran ini berfungsi sebagai jembatan perdagangan dua arah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Mei 2026
Industri F&B RI Tumbuh 8 Persen, 1.200 Supplier Global Berebut Pasar Indonesia
Indonesia
Kemenperin Rilis Aturan Baru, Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Kini Berbasis Risiko
Kemenperin menerbitkan Permenperin 2/2026 tentang pengelolaan lingkungan kawasan industri berbasis risiko untuk dorong investasi dan efisiensi perizinan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 April 2026
Kemenperin Rilis Aturan Baru, Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Kini Berbasis Risiko
Indonesia
Lebaran 2026, Pramono Anung Gelar Open House dan Siapkan Halalbihalal di Balai Kota Jakarta
Gubernur Jakarta akan menggelar open house Lebaran di Balai Kota pada hari pertama Idulfitri 2026. Ia memastikan bersama Rano Karno tetap berada di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Maret 2026
Lebaran 2026, Pramono Anung Gelar Open House dan Siapkan Halalbihalal di Balai Kota Jakarta
Indonesia
BPJPH Tegaskan Produk AS yang Masuk Indonesia Wajib Sertifikasi Halal
Masyarakat diminta tidak khawatir dengan produk dari AS yang akan masuk ke Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
BPJPH Tegaskan Produk AS yang Masuk Indonesia Wajib Sertifikasi Halal
Indonesia
Pemerintah Luruskan Isu Produk Impor AS Bebas Label Halal, Tapi Sertifikasi Mereka Kini Diakui di RI
Pemerintah Indonesia menegaskan kerja sama dagang dengan Amerika Serikat melalui skema ART tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor.
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Februari 2026
Pemerintah Luruskan Isu Produk Impor AS Bebas Label Halal, Tapi Sertifikasi Mereka Kini Diakui di RI
Indonesia
DPR Desak BPJPH Tindak Tegas LPH Nakal Soal Pungli Sertifikat Halal
BPJPH perlu mengambil langkah konkret berupa pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terbukti bermain mata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
DPR Desak BPJPH Tindak Tegas LPH Nakal Soal Pungli Sertifikat Halal
Bagikan