Copot Sri Mulyani hingga Budi Arie, Pengamat Duga Prabowo Mau Lepas 'Warisan' Jokowi

MerahPutih.com - Perombakan sejumlah jabatan menteri yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai sebagai upaya ‘mengikis’ pengaruh Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menyebutkan, empat dari lima menteri yang dicopot Prabowo pernah bertugas di era Jokowi.

Keempatnya adalah mantan Menkeu Sri Mulyani, mantan Menteri Koperasi Budi Arie, mantan Menko Polkam Budi Gunawan, dan mantan Menpora Dito Ariotedjo.

"Dengan begitu, anggota kabinet Pak Prabowo yang merupakan mantan anggota kabinet Pak Jokowi hanya beberapa orang lagi," ungkap Ray kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (10/9).

Baca juga:

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Menurut Ray, saat ini tinggal 25 persen tersisa menteri era Jokowi yang masih menjabat di kabinet pemerintahan Prabowo.

Ray menganalisis langkah Prabowo mencopot Sri Mulyani, karena bendahara negara itu mengalami tekanan psikologis.

Kemudian, kata dia, Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo diduga dicopot dari posisi Menko Polkam serta Menpora akibat faktor kinerja.

Ia melanjutkan, Budi Arie di sisi lain dicopot dari kursi Menteri Koperasi akibat faktor hukum.

Baca juga:

Dinilai Mengejutkan, IPR Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Fokus pada Ekonomi dan Politik Hukum

"Faktor utamanya ialah perilaku yang dianggap mencoreng wajah pemerintahan Prabowo," kata dia

Menurut Ray, pertimbangan di balik reshuffle ini tidak tunggal, melainkan berlapis mulai dari faktor psikologis, kinerja, hingga basis dukungan politik.

“Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujar Ray.

Baca juga:

Ucapan Kontroversial Menkeu Purbaya Bikin Gaduh, Ekonom Peringatkan Hal ini

Ray juga menyoroti fakta, bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap bertahan meski jadi sasaran utama tuntutan massa dalam demonstrasi.

“Padahal isu pergantian kapolri sangat kuat, namun Presiden Prabowo tidak mengambil langkah itu. Ini tanda tanya besar,” pungkas Ray. (knu)