Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SOSOK Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jadi pendatang baru di jagat politik Tanah Air. Pengamat politik Jerry Massie menilai sosok Purbaya berpotensi jadi pesaing baru bagi sosok pejabat ‘viral’ macam Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka.

‎”Kehadiran gaya koboi Purbaya di panggung politik Tanah Air memantik decak kagum publik,” kata Jerry di Jakarta, Selasa (21/10).

‎Gaya koboinya membuat orang terposona dan terpikat dengan sifat bersahaja bukan pencitraan, melainkan kerja nyata. “Ini pemimpin asli bukan tiruan, bukan seperti gaya-gayaan dan sekadar pencitraan,” kata Jerry yang juga Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S) ini.

‎Jerry menyebut aksi dan tindakan Purbaya, kendati tanpa membawa tim media, tetap saja disorot publik. “Beda dengan pola tokoh lain yang kebanyakan penuh drama dan setting,” terang Jerry.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Pastikan Dana Mobil Maung untuk Menteri Siap, Tinggal Tunggu Produksi Pindad



‎Purbaya yang beraliran mazhab ekonomi Keynesian ini sudah membongkar sejumlah kejanggalan keuangan negara. Sebagai contoh, adanya dana yang mengendap di bank atau dana deposito yang berjumlah Rp 265,6 triliun. Dana sitaan korupsi minyak sawit Kejagung Rp 13 triliun dikembaikan Kejagung ke Kementerian Keuangan dan masih tersisa Rp 4 triliun.

‎”Bahkan ide gila dia menarik dana Rp 200 triliun yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) ke bank BUMN dan disalurkan ke bank-bank pemerintah di Danantara,” ujar Jerry.

Jerry melihat genderang perang dingin dengan Ketua Dewan Ekonomi Luhut Binsar Panjaitan mulai ditabuh. Utang kereta cepat yang digagas Presiden Ketujuh RI Joko Widodo ditolak mentah-mentah Purbaya untuk diselesaikan menggunakan APBN.

‎Kebijakan spektakuler Purbaya yakni membongkar deposito yang ditaruh di bank dari sejumlah provinsi dan daerah. ‎”Banyak yang geram atas kebijakan Purbaya yang prorakyat. Buktinya, dalam rapat terbatas para menteri dengan presiden, tak ada yang menyapanya,” tutup Jerry.(knu)

Baca juga:

Geram Pengawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja, Menkeu Purbaya: Nggak Kira-kira, Akan Gue Pecat




#Purbaya Yudhi Sadewa #Menteri Keuangan #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Menkeu Klaim Surat Utang BLBI saat Krisis 98 Dinyatakan Lunas
Penyelesaian dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia (BI).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Menkeu Klaim Surat Utang BLBI saat Krisis 98 Dinyatakan Lunas
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Istri Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Kondisi Terkini sang Suami, Sedih hingga Melamun dan Tertawa Sendiri
Suaminya masih sering tertawa terkadang melamun dan masih menyimpan kekecewaan serta kesedihan
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Istri Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Kondisi Terkini sang Suami, Sedih hingga Melamun dan Tertawa Sendiri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Bagikan