Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditopang oleh lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan kepastian hukum, salah satunya dari pihak Polri.
"Sangat muskil melakukan banyak hal tanpa ada keamanan dan kepastian hukum," kata Sri dalam Seminar Nasional Sekolah Pimpinan Tinggi Polri Pendidikan Reguler ke-26 2017 di Jakarta, Jumat (20/10).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menegaskan bahwa upaya penciptaan kemajuan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat perlu kerja bersama.
Dari sisi fiskal, kata dia, upaya pemenuhan penerimaan negara untuk pendanaan kegiatan pemerintah akan dapat terealisasi apabila Polri mempunyai komitmen yang sama dengan instansi pajak dan bea cukai.
Kemudian, Sri Mulyani mengatakan, kepastian hukum juga perlu untuk mendukung harmonisasi dalam upaya menjaga daya beli dan meningkatkan investasi.
"Dukungan kami di fiskal dapat memberikan insentif seperti tax holiday. Namun, investor akan melihat keamanan dan kepastian hukum. Sehingga aparat hukum penting, terutama kepolisian, dalam menciptakan lingkungan pertumbuhan ekonomi sehat dan inklusif," katanya.
Sri Mulyani mengungkapkan, tantangan masa depan mengenai perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum.
"Dari sisi keuangan negara, kami memahami pentingnya peranan institusi penegakan hukum. Saya membutuhkan dukungan, untuk bisa terus melakukan reformasi agar bisa mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan bermartabat," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan komitmen instansinya dalam menjaga iklim investasi, baik investasi oleh pihak luar negeri maupun swasta dalam negeri.
"Jangan nanti sampai investor kabur lalu menyampaikan kepada Kadin di negaranya bahwa iklim Indonesia tidak baik," kata dia. (*)
Sumber: ANTARA
