Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat, belanja negara semester I yang mencapai Rp1.398 triliun dan belanja pemerintah pusat Rp 997,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Rp 762,1 triliun atau 76,4 persen dari belanja pemerintah langsung mengalir ke masyarakat.
Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) menjelaskan, anggaran itu disalurkan terhadap tujuh pos belanja, di antaranya perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, dan UMKM.
Belanja perlindungan sosial digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 14,2 triliun yang disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako sebanyak Rp 22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Baca juga:
Menkeu Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 di Rapat Paripurna DPR
Belanja pendidikan di antaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp 8,1 triliun untuk 10,5 juta siswa, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp 6,8 triliun untuk 869,3 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan melalui Kementerian Agama Rp 5,6 triliun untuk 4,9 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp 2,6 triliun untuk 197 PTN.
Selain itu, Anggaran untuk pos infrastruktur telah disalurkan senilai Rp 75,2 triliun untuk pembangunan atau rehabilitasi jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), rumah susun, gedung dikti, dan kapasitas satelit.
Belanja kesehatan utamanya disalurkan untuk 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) senilai Rp 23,2 triliun.
Sedangkan untuk belanja energi, Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp 34,2 triliun.
Baca juga:
Menkeu Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 di Rapat Paripurna DPR
Belanja pertanian digunakan untuk bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 41.333 unit dengan total nilai Rp 901,1 miliar serta subsidi pupuk sebanyak 3,1 juta ton.
Kementerian Keuangan memparkan, untuk pos belanja UMKM digunakan untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang telah diterima oleh 2,4 juta debitur. (*)
