Menkeu Dukung Usut Tuntas Kasus Suap Oknum Pajak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 23 November 2016
Menkeu Dukung Usut Tuntas Kasus Suap Oknum Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa kecewa ketika mendengar oknum Ditjen Pajak ditangkap KPK dalam operasi tanggap tangan (OTT), Senin (21/11) malam. Sri Mulyani sangat mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

"Jadi ini salah satu bentuk pencederaan yang sangat serius yang sangat mengecewakan seluruh Direktorat Jenderal Pajak dan pimpinan di Kementerian Keuangan, dan saya sendiri sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, dan saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini sampai tuntas," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Sri Mulyani menilai kasus ini sudah masuk di ranah hukum. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus berkomitmen membuka akses seluas-luasnya kepada KPK untuk mendalami kasus ini.

"Karena saya sangat menginginkan momentum ini akan menjadi salah satu trigger dan memicu bagi pembersihan Direktorat Jenderal Pajak," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, selama ini Kementerian Keuangan selalu berkomunikasi melalui program Tax Amnesty dan reformasi birokrasi untuk membangun kepercayaan publik.

"Maka kami menganggap hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang sistematis dan kredibel untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Suap Pejabat Ditjen Pajak Terkait Penghapusan Tagihan Pajak Rp78 Miliar
  2. Sambangi KPK, Dua Petinggi Ditjen Pajak Pilih Bungkam
  3. Ditjen Pajak Sarankan UMKM Ikut Amnesti Pajak secara Kolektif
  4. Ditjen Pajak Yakin Trump Effect Tak Pengaruhi Amnesti Pajak Indonesia
  5. Jelang Deadline, Peserta Amnesti Pajak Diprediksikan Melonjak
#Ditjen Pajak #Sri Mulyani #Operasi Tangkap Tangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Ketua KPK Setyo Budiyanto menutup rapat konstruksi perkara dan barang bukti yang disita dalam OTT terhadap pejabat Unsoed tersebut.
Frengky Aruan - Jumat, 21 Agustus 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Indonesia
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
KPK menegaskan tidak ada OTT di Kabupaten Bogor terkait beredarnya isu 6 orang terjaring operasi senyap.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
Indonesia
Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Meterai Palsu, 3,4 Juta Keping Disita
Polda Metro Jaya bersama Ditjen Pajak mengungkap sindikat meterai palsu lintas wilayah. Sebanyak 16 orang diamankan dan 3.438.541 keping disita.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Meterai Palsu, 3,4 Juta Keping Disita
Indonesia
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Dunia
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Dalam jabatannya itu, Sri Mulyani bertugas mendorong penguatan dukungan kebijakan dan pendanaan di negara-negara donor maupun peminjam.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Indonesia
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Bagikan