Menkes Target Nol Angka Wafat pada Pemilu 2029, Petugas Diskrining Sebelum Daftar

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 19 Februari 2024
Menkes Target Nol Angka Wafat pada Pemilu 2029, Petugas Diskrining Sebelum Daftar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Gedung Kemenkes Jakarta, Senin (19/2/2024). (ANTARA/Mecca Yumna NP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah tak menginginkan lagi adanya petugas yang meninggal dunia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Skrining kesehatan akan dilakukan lebih dahulu untuk memastikan kesehatan petugas.

Hal ini seperti disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Ke depannya kan (Pemilu) 2029 kami penginnya kalau bisa nol yang wafat," kata Budi di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Baca Juga:

Ganjar Dorong Parpol Pengusung Gulirkan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Uji kesehatan keliling untuk para petugas pemilu akan dilakukan. Hal ini merupakan antisipasi pemerintah karena masih banyak petugas yang bekerja overtime, bisa sampai 14 jam.

Adapun skrining para petugas dilakukan sebelum pendaftaran, bukan setelah ditunjuk menjadi petugas pemilu.

"Nanti mau ngomong sama Mendagri dan KPU apakah bisa sekarang saja ditandatangani aturan barunya. Kalau bisa screening-nya sebelum daftar," tambah Budi.

Dia juga memastikan jika pemerintah telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, untuk mengurangi angka petugas pemilu meninggal dunia karena Pemilu 2024. Upayanya yakni dengan melakukan penyaringan (screening) kesehatan terhadap para petugas.

"Yang sudah dilakukan tahun ini, kami sudah screening (terhadap kondisi kesehatan)," tutup Budi.

Baca Juga:

Alasan KPU Sempat Hentikan Sementara Sirekap

Sekadar informasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan ada 71 anggota penyelenggara pemilu badan ad hoc 2024 yang meninggal dunia pada rentang 14-18 Februari 2024. Lalu ada 4.567 anggota yang jatuh sakit. (Knu)

#Menteri Kesehatan #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkes Soroti Kasus Bullying terhadap Dokter, Pelaku Banyak Berasal dari Lingkungan Sendiri
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap perundungan menjadi keluhan terbesar yang dialami dokter di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
Menkes Soroti Kasus Bullying terhadap Dokter, Pelaku Banyak Berasal dari Lingkungan Sendiri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Tekanan Darah dan Kolesterol Meningkat Usai Idul Adha, Menkes: Bukan Salah Si Kambing
Menkes menyebut, kebiasaan menambahkan santan berlebihan, garam, gula, hingga jeroan saat memasak faktor utama meningkatnya tekanan darah dan kadar kolesterol usai Idul Adha.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Tekanan Darah dan Kolesterol Meningkat Usai Idul Adha, Menkes: Bukan Salah Si Kambing
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan