Menkes Target Nol Angka Wafat pada Pemilu 2029, Petugas Diskrining Sebelum Daftar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Gedung Kemenkes Jakarta, Senin (19/2/2024). (ANTARA/Mecca Yumna NP)
MerahPutih.com - Pemerintah tak menginginkan lagi adanya petugas yang meninggal dunia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Skrining kesehatan akan dilakukan lebih dahulu untuk memastikan kesehatan petugas.
Hal ini seperti disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
“Ke depannya kan (Pemilu) 2029 kami penginnya kalau bisa nol yang wafat," kata Budi di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (19/2).
Baca Juga:
Ganjar Dorong Parpol Pengusung Gulirkan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
Uji kesehatan keliling untuk para petugas pemilu akan dilakukan. Hal ini merupakan antisipasi pemerintah karena masih banyak petugas yang bekerja overtime, bisa sampai 14 jam.
Adapun skrining para petugas dilakukan sebelum pendaftaran, bukan setelah ditunjuk menjadi petugas pemilu.
"Nanti mau ngomong sama Mendagri dan KPU apakah bisa sekarang saja ditandatangani aturan barunya. Kalau bisa screening-nya sebelum daftar," tambah Budi.
Dia juga memastikan jika pemerintah telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, untuk mengurangi angka petugas pemilu meninggal dunia karena Pemilu 2024. Upayanya yakni dengan melakukan penyaringan (screening) kesehatan terhadap para petugas.
"Yang sudah dilakukan tahun ini, kami sudah screening (terhadap kondisi kesehatan)," tutup Budi.
Baca Juga:
Sekadar informasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan ada 71 anggota penyelenggara pemilu badan ad hoc 2024 yang meninggal dunia pada rentang 14-18 Februari 2024. Lalu ada 4.567 anggota yang jatuh sakit. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
BPJS Aktif Jadi Kunci Layanan Kesehatan Gratis, Ini Pesan Menkes
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Diresmikan Prabowo dan MBZ, RS Kardiologi Emirates Jadi Pusat Layanan Jantung Jawa Tengah
Menkes akan Pangkas Layanan Berjenjang JKN BPJS, Pasien Bisa Langsung ke RS Sesuai Kompetensi