Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com- Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 memicu konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dengan dukungan 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional.
Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menyatakan dukungan penuh terhadap Jusuf Kalla. Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut, menggelar Munas tandingan, dan mengklaim mendapat 254 suara dukungan.
Dari konflik ini, muncul anggapan jika pemerintah terutama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukumg Agung Laksono dalam dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
Menkes Budi mengatakan bahwa Kemenkes tidak ikut campur dalam urusan internal organisasi PMI.
Baca juga:
Pemerintah Siap Turun Tangan Mediasi Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
"Tidak ikut campur urusan organisasi di luar Kemenkes," ujarnya usai menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Budi, PMI adalah mitra kerja Kemenkes dan punya aturan organisasi sendiri yang harus dihargai dalam setiap pengambilan keputusan internal organisasi.
Saat ditanya apakah dirinya memberikan rekomendasi kepada kubu Agung Laksono, Menkes dengan tegas membantah.
"Nggak ada, PMI itu adalah mitra kerja Kemenkes dan punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai," katanya menepis tudingan tersebut.
Budi Gunadi menekankan bahwa pemilihan Ketua Umum PMI adalah hak organisasi tersebut, bukan Kementerian Kesehatan.
"Kita menyerahkan itu kepada PMI. Yang milih juga bukan menteri, yang milih adalah ketua-ketua wilayah PMI," tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi yang menyebut keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam konflik internal PMI yang melibatkan kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono. (*)
