Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Rabu, (9/1) lalu, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif kembali mendapat teror. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, setidaknya ada sembilan kali teror yang dialami oleh pegawai, pejabat, dan pemimpin KPK sejak berdiri pada 2003.
"Yang pertama penyerbuan dan teror terhadap fasilitas keselamatan KPK yang dikenal dengan nama Safe House. Ancaman bom ke gedung KPK, teror bom ke rumah penyidik KPK, penyiraman air keras ke rumah dan kendaraan penyidik KPK Afif Julian Miftah, ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK, dan perampasan perlengkapan penyidik KPK," kata Yudi di Jakarta, Senin (14/1).
Kasus teror lainnya, kata Yudi, penculikan terhadap pegawai KPK yang sedang bertugas, percobaan pembunuhan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, serta teror bom dan molotov terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode M Syarief di rumahnya.Tapi hingga saat ini kepolisian belum berhasil mengungkap satu pun pelaku teror-teror tersebut.
Wadah Pegawai KPK berharap pelaku dan aktor intelektual teror terhadap pegawai dan pejabat KPK yang sampai kini masih menjadi misteri dapat segera terungkap dan kejadian teror tidak berulang lagi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, meski begitu KPK tetap menjalankan tugas penindakan maupun pencegahan sebagaimana biasa.
"Lima pimpinan hari ini hadir di kantor dan melaksanakan tugas masing-masing. Ada juga yang melakukan tugas di luar misalnya menjadi narasumber di Kementerian Pendidikan. Kemudian menerima pihak dari kedutaan negara lain diskusi tentang pemberantasan korupsi dan beberapa diskusi-diskusi terkait dengan penelitian dan pengembangan di Kementerian Kesehatan," kata Febri.
Menurut Febri, kejadian tersebut tidak langsung memengaruhi kinerja pemimpin maupun pegawai KPK.
Ia menjelaskan pula bahwa KPK punya mekanisme mitigasi risiko keamanan.
"Standar keamanan tentu ada. Namun, kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu kita bahas melalui mekanisme mitigasi risiko keamanan. Jadi, risiko-risikonya dipetakan dan akan dilakukan jika dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu," katanya.
Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah dalam hal ini Polri sebagai penegak hukum yang berwenang mengusut pelaku teror dapat bertindak sebagai produser teater yang dapat memberikan ketenangan bagi upaya pemberantasan korupsi atau hanya menjadi penonton saat kerja KPK diprovokasi teror?
