Headline

Menhut era SBY: Wajah Gedung MPR/DPR Menyeramkan Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Oktober 2019
Menhut era SBY: Wajah Gedung MPR/DPR Menyeramkan Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sejumlah prajurit TNI berbaris di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10) untuk persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada Minggu (20/10). ANTARA FOTO/Aditya Putra

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), MS Kaban menanggapi soal pengamanan ketat gedung MPR/DPR menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma"ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB)menilai pengerahan perangkat tempur yang dimiliki polisi dan TNI di gedung parlemen tersebut terkesan sangat menyeramkan.

Baca Juga

Hotel Pilihan Tempat Tamu Negara Pelantikan Jokowi Menginap

"Wajah gedung MPR RI, DPR RI dan DPD RI menjelang pelantikan Presiden tampak menyeramkan dg seperangkat peralatan tempur pak POLIS seperti pameran kekuatan," ujar Kaban melalui akun twitter miliknya, @hmskaban, (16/10)

Kaban mengatakan banyaknya peralatan perang yang dipajang di gedung wakil rakyat tersebut dianggap berlebihan. Pasalnya, kondisi dan situasi keamanan nasional dalam keadaan kondusif.

"Kesannya berlebihan. Apa kata dunia, itu bahasa Jend Nagabonar," kata senior HMI itu.

Baca Juga

Jelang Pelantikan Jokowi, Panglima Imbau Keluarga TNI Jangan Terprovokasi

Seperti diketahui, polisi dan TNI mengerahkan 30 ribu aparat gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Selain itu, pengerahan pasukan juga untuk menjaga objek-objek vital di ibu kota.

Sementara, untuk pengamanan di lokasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR RI akan dibagi kedalam tiga ring. Ring pertama di bawah tanggungjawab Paspampres, ring 2 TNI, dan ring 3 gabungan TNI-Polri dan unsur lainnya.

Apel gelar pasukan persiapan pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis, (17/10) (Antara/Boyke Ledy Watra)

Lebih jauh, objek yang akan diamankan adalah Presiden, Wakil Presiden, hingga tamu dari luar negeri. Nantinya, dari kedatangan hingga menuju lokasi pelantikan akan dilakukan pengawalan.

Baca Juga

Titik-Titik Pengamanan Ekstra Ketat di Jakarta Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sedangkan objek yang akan diamankan diantaranya adalah personil, presiden, wakil presiden dan keluarganya, tamu-tamu dari luar negeri, kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus. Mulai dari saat kedatangan, diperjalanan sampai dengan tempat hotel maupun wisma. (*)

#MPR RI #DPR #MS Kaban #Partai Bulan Bintang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Berita Foto
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Ketua Panitia Ad Hoc MPR Pemilihan Wakil Presiden Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Mechias Markus Mekeng dalam diskusi Majelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Bagikan