Menhub Harap Usulan Work From Anywhere Dapat 'Lampu Hijau' dari DPR

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (ANTARA/HO-Humas Kemenhub)
Merahputih.com - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa penerapan WFA selama periode 24-27 Maret bertujuan untuk mengurangi kepadatan di jalur transportasi utama, seperti pelabuhan penyeberangan dan bandara, yang akan tutup saat Hari Raya Nyepi.
Usulan ini juga masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan sektor swasta guna memastikan implementasi berjalan lancar.
“Kami berharap DPR RI dapat mendukung kebijakan ini, sehingga pelaksanaan WFA dapat mengurai kepadatan arus mudik dan meningkatkan kenyamanan masyarakat,” ujar Dudy dalam keterangannya, Jumat (24/1).
Baca juga:
Pemerintah Yakin Work From Anywhere Bantu Kelancaran Libur Lebaran 2025
Kemenhub menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, untuk mencapai solusi terbaik bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran 2025.
Kalau ini diberlakukan, maka hal itu akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik di Lebaran 2025.
Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Puwagandhy membahas wacana (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025 dengan tujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.
Baca juga:
Work From Anywhere Diusulkan Diberlakukan H-12 dan H+12 Puncak Mudik Lebaran
Menhub mengusulkan sistem bekerja di mana saja (WFA) yang dimulai sejak 24-27 Maret 2025. Usulan ini untuk mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri.
Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret.
Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Sempat Mangkir, Bupati Pati Sudewo Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Sempat Dicabut, Bandara Adi Soemarmo Kini Kembali Berstatus Internasional

Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia

Manifest KMP Tunu Pratama Jaya Diduga Tak Valid, Pengawasan Kemenhub Dipertanyakan

Penyebab KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: Kecerobohan Kapten Kapal dan Kelalaian Otoritas Pelabuhan

Update Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya: 31 Orang Selamat dan 5 Tewas

Pimpinan Komisi V DPR Ingatkan Kemenhub Tak Gegabah soal Kenaikan Tarif Ojol, Harus Lakukan Kajian Mendalam

Legislator PKB Minta Kemenhub Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Tarif Ojol

Tuntunan Tak Digubris, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah dan Bakal Kepung Istana Presiden

Kemenhub Sebut Ancaman Bom terhadap 2 Penerbangan Saudia Airlines Tidak Berdasar dan Diklasifikasikan sebagai Hoaks
