Headline

Menguji Data Pernyataan Eggi Sudjana Soal Presiden Bikin Rakyat Miskin

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 16 April 2018
Menguji Data Pernyataan Eggi Sudjana Soal Presiden Bikin Rakyat Miskin

Pengacara senior Eggi Sudjana. (Foto: Screenshot Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS), Eggi Sudjana menyebut bahwa presiden membuat rakyat Indonesia miskin. Pasalnya, sampai sekarang sumber daya alam dikuasai asing.

Sindiran ini disampaikan Eggi Sudjana saat memberikan ceramah sesuai mengikuti Gerakan Indonesia Subuh berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4).

Dalam ceramahnya itu, Eggi menyinggung UUD 1945 yang menyatakan kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Namun, menurutnya hal itu tidak terwujud karena rakyat tidak bisa menikmati sumber daya alam negeri seperti emas lantaran dibagikan kepada Amerika Serikat.

"Tapi kenapa kita mendapatkan (emas) 10 persen, kan perintah UU untuk rakyat Indonesia bukan rakyat Amerika. Dengan kondisi seperti ini siapa yang membuat miskin, Allah atau presiden? Kenapa kiai-kiai kalau miskin terima saja, takdir, masih kita begitu menyalahkan Allah membuat kita miskin, bukan begitu. Padahal kita dikasih minyak, emas, gas dan kelapa sawit, kaya raya Indonesia, dulu rempah-rempah kita diperebutkan," ujar Eggi Sudjana.

"Jadi siapa yang membuat kita miskin? presiden atau Allah?" kata Eggi kepada jemaah.

"Presiden," jawab jemaah yang hadir.

Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak salah pilih pemimpin lagi. Kemudian, Eggi bicara soal gerakan #2019GantiPresiden.

"Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," ucap Eggi.

Tanggapan pemerintah

Mendapatkan serangan dari Eggi Sudjana membuat pihak Istana angkat suara. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, dengan tegas membantah tuduhan Eggi.

"Tidak benar," kata Johan

Menurutnya, perekonomian Indonesia membaik di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Di era pemerintahan Presiden Jokowi bangsa dan masyarakat Indonesia dari berbagai indikator ekonomi maupun sosial mengarah pada arah yang lebih baik," tutur Johan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pernyataan Eggi soal 'presiden membuat rakyat miskin' kurang tepat. Apalagi, menurutnya, Eggi menyampaikan hal itu di masjid yang merupakan tempat ibadah.

"Saya pikir kurang tepatlah, kalau di masjid kan tempat syiar agama, menebarkan kesejukan, bukan menebarkan hal-hal yang berbau itu. Jadi bingung masyarakat," ujar Moeldoko kepada wartawan.

Moeldoko juga menyinggung sumber daya alam yang dikuasai asing. Menurut mantan calon ketua umum PSSI itu, pernyataan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tidak logis.

"SDA dikuasai asing kan sejak dulu, ngomongnya nggak logis, ada data-data kita bicara, dan ada gini ratio-nya sudah mulai menurun," ujar Moeldoko.

Data kemiskinan versi BPS

Pernyataan Eggi Sudjana yang menyebut presiden membuat rakyat Indonesia miskin tidak disertai dengan data yang akurat.

Sesuai data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di tanah air cenderung menurun pada 2017. Data BPS itu dirilis Januari 2018

Dikutip MerahPutih.com, Senin (16/4), data BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia sampai September 2017 mengalami penurunan 0,58 persen menjadi 10,12 persen dari bulan sebelumnya yakni 10,64.

Pada Maret 2017, masyarakat miskin pada Maret 2017 tercatat 27,77 juta jiwa dan pada September turun menjadi 26,58 juta jiwa. Presentase kemiskinan penduduk perkotaan pada Maret 2017 adalah 7,72%, kemudian pada September 2017 jadi 7,26%. Lalu persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% dan menjadi 13,47% pada September 2017.

"Selama periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017, sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017)," tulis BPS.

BPS juga mencatat bahwa angka kemiskinan Indonesia sejak 1999-2017 cenderung mengalami penurunan. Meskipun pada 2006, September 2013, dan Maret 2015 jumlah rakyat miskin naik karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok.

Begini data jumlah dan presentase penduduk miskin versi BPS sejak 1999-2017:

Tahun 1999: 47,97 juta penduduk miskin (23,43%)
Tahun 2002: 38,39 juta penduduk miskin (18,20%)
Tahun 2003: 37,34 juta penduduk miskin (17,42%)
Tahun 2004: 36,15 juta penduduk miskin (16,66%)
Februari 2005: 35,10 juta penduduk miskin (15,97%)
Maret 2006: 39,30 juta penduduk miskin (17,75%)
Maret 2007: 37,17 juta penduduk miskin (16,58%)
Maret 2008: 34,96 juta penduduk miskin (15,42%)
Maret 2009: 32,53 juta penduduk miskin (14,15%)
Maret 2010: 31,02 juta penduduk miskin (13,33%)
Maret 2011: 30,12 juta penduduk miskin (12,49%)
September 2011: 30,01 juta penduduk miskin (12,36%)
Maret 2012: 29,25 juta penduduk miskin (11,96%)
September 2012: 28,71 juta penduduk miskin (11,66%)
Maret 2013: 28,17 juta penduduk miskin (11,36%)
September 2013: 28,60 juta penduduk miskin (11,46%)
Maret 2014: 28,28 juta penduduk miskin (11,25%)
September 2014: 27,73 juta penduduk miskin (10,96%)
Maret 2015: 28,59 juta penduduk miskin (11,22%)
September 2015: 28,51 juta penduduk miskin (28,51%)
Maret 2016: 28,01 juta penduduk miskin (10,86%)
September 2016: 27,76 juta penduduk miskin (10,70%)
Maret 2017: 27,77 juta penduduk miskin (10,64%)
September 2017: 26,58 juta penduduk miskin (10,12%)

Kemiskinan Indonesia dalam Angka (Foto: BPS)

Artikel ini diolah tim merahputih.com dari berbagai sumber.(*)

#Presiden Jokowi #Eggi Sudjana #Badan Pusat Statistik (BPS) #Angka Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Data desil terkadang tidak akurat akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesalahan input. Masyarakat bisa mengajukan banding mengajukan perubahan status desil.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Indonesia
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Survei BPS mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026 mencapai 83,28 dan masuk kategori sangat memuaskan. Layanan bandara tertinggi 84,76.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Indonesia
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Memasuki minggu pertama Agustus 2026, harga daging sapi nasional kembali melonjak naik di sejumlah wilayah Indonesia
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Indonesia
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Indonesia
Indonesia Alami Deflasi di Bulan Juli 2026, Pendorong Inflasi Harga Bensin dan Biaya Sekolah
Kelompok pendidikan juga mengalami inflasi sebesar 0,55 persen, terutama akibat kenaikan biaya sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), dan bimbingan belajar pada awal tahun ajaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Indonesia Alami Deflasi di Bulan Juli 2026, Pendorong Inflasi Harga Bensin dan Biaya Sekolah
Bagikan