Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Menguji Data Pernyataan Eggi Sudjana Soal Presiden Bikin Rakyat Miskin

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 16 April 2018
Menguji Data Pernyataan Eggi Sudjana Soal Presiden Bikin Rakyat Miskin

Pengacara senior Eggi Sudjana. (Foto: Screenshot Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS), Eggi Sudjana menyebut bahwa presiden membuat rakyat Indonesia miskin. Pasalnya, sampai sekarang sumber daya alam dikuasai asing.

Sindiran ini disampaikan Eggi Sudjana saat memberikan ceramah sesuai mengikuti Gerakan Indonesia Subuh berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4).

Dalam ceramahnya itu, Eggi menyinggung UUD 1945 yang menyatakan kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Namun, menurutnya hal itu tidak terwujud karena rakyat tidak bisa menikmati sumber daya alam negeri seperti emas lantaran dibagikan kepada Amerika Serikat.

"Tapi kenapa kita mendapatkan (emas) 10 persen, kan perintah UU untuk rakyat Indonesia bukan rakyat Amerika. Dengan kondisi seperti ini siapa yang membuat miskin, Allah atau presiden? Kenapa kiai-kiai kalau miskin terima saja, takdir, masih kita begitu menyalahkan Allah membuat kita miskin, bukan begitu. Padahal kita dikasih minyak, emas, gas dan kelapa sawit, kaya raya Indonesia, dulu rempah-rempah kita diperebutkan," ujar Eggi Sudjana.

"Jadi siapa yang membuat kita miskin? presiden atau Allah?" kata Eggi kepada jemaah.

"Presiden," jawab jemaah yang hadir.

Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak salah pilih pemimpin lagi. Kemudian, Eggi bicara soal gerakan #2019GantiPresiden.

"Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," ucap Eggi.

Tanggapan pemerintah

Mendapatkan serangan dari Eggi Sudjana membuat pihak Istana angkat suara. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, dengan tegas membantah tuduhan Eggi.

"Tidak benar," kata Johan

Menurutnya, perekonomian Indonesia membaik di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Di era pemerintahan Presiden Jokowi bangsa dan masyarakat Indonesia dari berbagai indikator ekonomi maupun sosial mengarah pada arah yang lebih baik," tutur Johan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pernyataan Eggi soal 'presiden membuat rakyat miskin' kurang tepat. Apalagi, menurutnya, Eggi menyampaikan hal itu di masjid yang merupakan tempat ibadah.

"Saya pikir kurang tepatlah, kalau di masjid kan tempat syiar agama, menebarkan kesejukan, bukan menebarkan hal-hal yang berbau itu. Jadi bingung masyarakat," ujar Moeldoko kepada wartawan.

Moeldoko juga menyinggung sumber daya alam yang dikuasai asing. Menurut mantan calon ketua umum PSSI itu, pernyataan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tidak logis.

"SDA dikuasai asing kan sejak dulu, ngomongnya nggak logis, ada data-data kita bicara, dan ada gini ratio-nya sudah mulai menurun," ujar Moeldoko.

Data kemiskinan versi BPS

Pernyataan Eggi Sudjana yang menyebut presiden membuat rakyat Indonesia miskin tidak disertai dengan data yang akurat.

Sesuai data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di tanah air cenderung menurun pada 2017. Data BPS itu dirilis Januari 2018

Dikutip MerahPutih.com, Senin (16/4), data BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia sampai September 2017 mengalami penurunan 0,58 persen menjadi 10,12 persen dari bulan sebelumnya yakni 10,64.

Pada Maret 2017, masyarakat miskin pada Maret 2017 tercatat 27,77 juta jiwa dan pada September turun menjadi 26,58 juta jiwa. Presentase kemiskinan penduduk perkotaan pada Maret 2017 adalah 7,72%, kemudian pada September 2017 jadi 7,26%. Lalu persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% dan menjadi 13,47% pada September 2017.

"Selama periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017, sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017)," tulis BPS.

BPS juga mencatat bahwa angka kemiskinan Indonesia sejak 1999-2017 cenderung mengalami penurunan. Meskipun pada 2006, September 2013, dan Maret 2015 jumlah rakyat miskin naik karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok.

Begini data jumlah dan presentase penduduk miskin versi BPS sejak 1999-2017:

Tahun 1999: 47,97 juta penduduk miskin (23,43%)
Tahun 2002: 38,39 juta penduduk miskin (18,20%)
Tahun 2003: 37,34 juta penduduk miskin (17,42%)
Tahun 2004: 36,15 juta penduduk miskin (16,66%)
Februari 2005: 35,10 juta penduduk miskin (15,97%)
Maret 2006: 39,30 juta penduduk miskin (17,75%)
Maret 2007: 37,17 juta penduduk miskin (16,58%)
Maret 2008: 34,96 juta penduduk miskin (15,42%)
Maret 2009: 32,53 juta penduduk miskin (14,15%)
Maret 2010: 31,02 juta penduduk miskin (13,33%)
Maret 2011: 30,12 juta penduduk miskin (12,49%)
September 2011: 30,01 juta penduduk miskin (12,36%)
Maret 2012: 29,25 juta penduduk miskin (11,96%)
September 2012: 28,71 juta penduduk miskin (11,66%)
Maret 2013: 28,17 juta penduduk miskin (11,36%)
September 2013: 28,60 juta penduduk miskin (11,46%)
Maret 2014: 28,28 juta penduduk miskin (11,25%)
September 2014: 27,73 juta penduduk miskin (10,96%)
Maret 2015: 28,59 juta penduduk miskin (11,22%)
September 2015: 28,51 juta penduduk miskin (28,51%)
Maret 2016: 28,01 juta penduduk miskin (10,86%)
September 2016: 27,76 juta penduduk miskin (10,70%)
Maret 2017: 27,77 juta penduduk miskin (10,64%)
September 2017: 26,58 juta penduduk miskin (10,12%)

Kemiskinan Indonesia dalam Angka (Foto: BPS)

Artikel ini diolah tim merahputih.com dari berbagai sumber.(*)

#Presiden Jokowi #Eggi Sudjana #Badan Pusat Statistik (BPS) #Angka Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
BPS mulai melakukan Sensus Ekonomi 2026 hingga 31 Agustus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat jujur memberikan keterangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Bensin, Tarif Angkutan Udara dan Uang Kuliah Penyumbang Inflasi di Juni 2026
Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen, sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) pada Juni 2026 tercatat sebesar 1,79 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bensin, Tarif Angkutan Udara dan Uang Kuliah Penyumbang Inflasi di Juni 2026
Indonesia
Pesan Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Angkat Derajat Orang Tuamu
Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Presiden juga memberikan semangat kepada salah seorang siswa yang menceritakan pengalaman pernah menjadi sasaran ejekan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Pesan Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Angkat Derajat Orang Tuamu
Indonesia
Surplus Dagang Indonesia Mulai Susut, Tekanan Inflasi Makin Terasa
Perhatian utama pasar saat ini bukan lagi sekadar besarnya ekspor Indonesia, melainkan kecepatan kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Surplus Dagang Indonesia Mulai Susut, Tekanan Inflasi Makin Terasa
Indonesia
Aduh! Dalam 3 Bulan Emas Perhiasan Alami Deflasi
Pada Mei 2026, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali mengalami deflasi yakni sebesar 0,74 persen dengan andil deflasi sebesar 0,05 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aduh! Dalam 3 Bulan Emas Perhiasan Alami Deflasi
Indonesia
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia menjadi wakil ketua bersama Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara posisi ketua dipegang China melalui Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia
Presiden Prabowo Terpukul, Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan Bertambah
Prabowo menjelaskan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir tumbuh sekitar 5 persen per tahun atau setara akumulasi 35 persen.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Terpukul, Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan Bertambah
Indonesia
Angka Kelahiran di Jabar Menurun, Masuk Fase Populasi Menua
Rata-rata terdapat dua kelahiran dari perempuan usia 15-49 tahun semasa hidupnya. Hal ini terutama didorong oleh tingkat kelahiran pada perempuan di kelompok umur 15-19 dan 20-24 yang menurun signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Mei 2026
Angka Kelahiran di Jabar Menurun, Masuk Fase Populasi Menua
Indonesia
Luas Panen Padi Turun 3,16 Persen di Maret 2026
Produksi beras pada Maret 2026 diperkirakan sebesar 5,04 juta ton atau turun 3,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Luas Panen Padi Turun 3,16 Persen di Maret 2026
Bagikan