Mengenang Abdul Hakim, Sosok Religius yang Konsisten Membela HAM

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Mei 2018
Mengenang Abdul Hakim, Sosok Religius yang Konsisten Membela HAM

Abdul Hakim Garuda Nusantara. (Foto: tokohindonesia.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar duka menyelimuti dunia hukum tanah air, salah satu tokoh pembela HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara meninggal dunia, pada Jumat (4/5) pagi WIB.

Almarhum mengindap penyakit stroke sejak lama hingga mengantarkannya menghadap ilahi. Sosok Abdul Hakim merupakan orang yang populer dikalangan aktivis HAM, dia dikenal konsisten memperjuangkan HAM hingga akhir hayatnya.

Lahir dari Keluarga Muhammadiyah

Abdul Hakim Garuda Nusantara dibesarkan dari keluarga yang sederhana dan relijius, ayahnya seorang pedagang yang berkecimpung dalam organisasi Islam, Muhamadiyah.

Sejak kecil Abdul mengenyam pendidikan di Sekolah Muhammadiyah hingga tingkat SMA. Sebagai pelajar, dia juga aktif di berbagai organisasi sekolah, khususnya Pelajar Islam Indonesia (PII).

Setelah lulus SMA pria kelahiran 1954 itu tertarik melanjutkan kuliah di bidang hukum, hanya saja, saat lulus sekolah pada 1971, dia harus menganggur selama setahun dan ikut orang tua berdagang.

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Foto: ist

Pada tahun berikutnya, Abdul kemudian kembali ikut seleksi masuk perguruan tinggi dan lolos masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Setelah sarjana, Dia pun memutuskan untuk bergabung dengan LBH Jakarta. Di sana kemampuannya sebagai pengacara mulai terasah.

Tak puas, dia pun melanjutkan pendidikan strata dua di Universitas Washington, USA, konsentrasi Hukuk Perdata Internasional.

Selesai masa studi, Abdul kembali ke tanah air dan mengabdi untuk HAM dan pendidikan. Tercatat, dia pernah mengajar di UI dan mendirikan beberapa lembaga bantuan hukum. Seperti WALHI dan Yayasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

Karir Kian Moncer

Sejumlah jabatan penting pernah diduduki Pakar Hukum Perdata ini, mulai Ketua Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (1986-1992), Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1984-1987), Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (1987-1993), Ketua International NGO Forum in Indonesian Development (INFID) (1989-1994).

Kemudian, Wakil Ketua Tim Penyusunan Rancangan UU Pengadilan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM (1999), Wakil Ketua Tim RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Depkeh dan HAM hingga Anggota Tim Revisi RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya, Departemen Pertahanan (2000).

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Foto: ist

Sederet pengalamannya di bidang HAM itu membuat Ormas Islam Muhamadiyah dan MUI merekomendasikan namanya menjadi anggota Komnas HAM.

Dan, Pada Tahun 2002 beliau terpilih menjadi Ketua Komnas HAM periode 2002-2007.

Tak heran, jika anggota YLBHI khususnya pejuang HAM, cukup memfigurkan beliau, selain Adnan Buyung Nasution. (Fad)

#HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Indonesia
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Selain fokus pada peradilan militer, legislator tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap tren kekerasan berbasis gender
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
PKB menyoroti penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Hal itu dianggap berpotensi melanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 10 Februari 2026
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
ShowBiz
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Band rock METHOSA merilis single Adu Domba bertepatan dengan Hari HAM 2025. Suarakan solidaritas korban pelanggaran HAM dan kritik terhadap impunitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Bagikan