Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Mantan Diplomat Hasjim Djalal, menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 90 tahun di Jakarta pada Minggu pukul 16.40 WIB. Lahir pada tahun 1934, Hasjim Djalal adalah diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1981—1983, kemudian Kanada pada 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.
Hasjim diketahui menjadi salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982.
Hasjim bersama menteri luar negeri RI kala itu, Mochtar Kusumaatmadja, berperan memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Juanda, supaya diakui komunitas internasional.
Menteri Luar (Menlu) Negeri Sugiono akan menjadi inspektur upacara pemakaman sosok diplomat senior dan ahli hukum laut dari Republik Indonesia, Hasjim Djalal, Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, pada Senin (13/1).
Baca juga:
Tok, PBB Sahkan Resolusi Hari Danau Sedunia Usulan Indonesia
Putra kedua almarhum, Dino Patti Djalal mengatakan mendiang ayahnya tersebut dijadwalkan untuk dimakamkan pada pukul 15.00 WIB. Masyarakat pun diperkenankan hadir pada pemakaman tersebut.
Mendiang sudah mengalami sakit sejak lama. Namun, menurut dia, sosok Hasjim Djalal bisa tetap bertahan hingga sejauh ini, bahkan setelah mengalami dua kali COVID-19 saat masa pandemi.
Beberapa waktu lalu, dia pun dikabarkan bahwa ayahnya mengalami penyakit kanker. Namun penyebab meninggalnya, bukan karena kanker melainkan karena komplikasi lain.
"Jadi benar-benar fighter. Dan tadi juga saya cerita ke Pak Menlu di hari-hari terakhir itu walaupun bicara sudah menggumam, selalu mengenai politik luar negeri, selalu mengenai hukum laut internasional," kata Dino yang juga merupakan mantan Wakil Menteri Luar Negeri di era Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Sosok Hasjim merupakan seorang diplomat yang sangat tangguh hingga sukses mendorong Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), disahkan pada tahun 1982. Dengan konvensi itu, Republik Indonesia mengukuhkan luasan Nusantara sebagai bagian dari hukum internasional, yang sebelumnya ditentang oleh negara lain.
"Kita harapkan itu jasa-jasa beliau untuk negara bisa dikenal dengan baik," katanya. (*)
