Mengenal Bara dan Jara, Maskot Pilkada Banten 2024

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 02 Juni 2024
Mengenal Bara dan Jara, Maskot Pilkada Banten 2024

Maskot Pilkada Banten. (Dok. KPU Banten)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten memilih badak Jawa sebagai maskot pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada 27 November 2024. Maskot diberi nama Bara dan Jara.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan

“Maskotnya berupa badak Jawa, karena badak ini salah satu hewan yang dimiliki oleh Banten. Kami juga memberikan dua jenis kelamin betina dan jantan yang dinamai bara dan jara," katanya kepada wartawan dikutip di Jakarta, Minggu (2/6).

Ia mengatakan bahwa badak merupakan hewan langka yang kini hanya bisa dijumpai di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Tidak hanya langka, tetapi mamalia ini juga terancam punah.

Dia membeberkan bahwa jumlah badak di Ujung Kulon hanya tersisa 75 ekor, berdasarkan data per Agustus 2021 Maka dari itu, ini merupakan bagian dari menyayangi badak yang dimiliki oleh Banten.

Baca juga:

Pemprov Banten Menelusuri 211 Kendaraan Dinas yang Diduga Hilang

“Dengan semangat kita menggunakan hak pilih. Jadi Bara itu Banten bersuara sedangkan Jara, jaga suara," katanya.

Ia mengatakan peluncuran maskot ini bagian dari strategi KPU Provinsi Banten untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat di Banten dan harapannya masyarakat mengetahui penyelenggaraan Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Sedangkan untuk makna warna yang ada pada maskot di antaranya yakni abu-abu dan hitam melambangkan netralitas dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Kemudian putih melambangkan bersih, kuning melambangkan keceriaan, merah melambangkan keberanian, emas melambangkan kesejahteraan, dan ungu mempresentasikan warna tinta.

"Untuk anggaran yang disiapkan pada peluncuran maskot dan 'jingle' ini kurang lebihnya sekitar Rp1,5 miliar dengan berbagai kegiatan sampai selesai," katanya. (Knu)

#Pilkada Banten #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan