Mengaku Diajukan 30 DPW, Zulkifli Hasan Kembali Maju Jadi Ketua Umum PAN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Februari 2020
Mengaku Diajukan 30 DPW, Zulkifli Hasan Kembali Maju Jadi Ketua Umum PAN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menghadiri konsolidasi DPW/DPD PAN se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (7/2) malam. (ANTARA Jatim/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum DPP PAN periode 2020-2025, di arena Kongres V PAN, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (10/2) sore, pukul 16.00 WITA.

Zulkifli mengatakan, sebenarnya dirinya tidak ingin mencalonkan diri sebagai calon ketum PAN 2020-2025, namun sebanyak 30 DPW PAN memintanya mencalonkan diri kembali.

Baca Juga:

Drajad Singgung Politisi Berurusan dengan KPK, Sindir Ketum PAN Zulkifli Hasan?

"Lima tahun itu lebih dari cukup, tetapi dalam perkembangan dan didaulat 28 DPW, menjadi 30 DPW datang ke kediaman saya mendaulat dengan berbagai pertimbangan untuk saya bersedia mencalonkan diri," kata Zulkifli Hasan di Media Center, Kongres V PAN, di Kendari, Senin.

Dokumentasi - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah) berfoto bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Amien Rais (kiri), politikus PAN Hanafi Rais (kedua kiri), Asman Abnur (kanan), dan Mulfachri Harahap (kedua kanan) saat hadir pada acara Rakernas V PAN di Jakarta, membahas pelaksanaan Kongres PAN. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj)
Dokumentasi - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah) berfoto bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Amien Rais (kiri), politikus PAN Hanafi Rais (kedua kiri), Asman Abnur (kanan), dan Mulfachri Harahap (kedua kanan) saat hadir pada acara Rakernas V PAN di Jakarta, membahas pelaksanaan Kongres PAN. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj)

Menurut Zulkifli, dalam perkembangannya, dari 30 DPW PAN yang mendukungnya itu, ada empat DPW yang berpindah dukungan kepada calon lain.

Dia juga berharap pelaksanaan Kongres V PAN berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada dinamika di dalam penyelenggaraan Kongres tersebut.

Baca Juga:

Kongres PAN Memanas, Preman Cegat Peserta tak Pakai ID Pendukung Mulfachri

"Karena PAN itu (partai) demokratis. Kongres (IV) di Bali juga sama suasananya bahkan selisih suara cuma enam. Biasanya setelah selesai kongres bersatu lagi," ujarnya.

Dia berharap Kongres V PAN di Kendari bisa selesai penuh dengan kebaikan dan kehormatan sehingga Ketua Umum yang akan terpilih menyusun pengurus terbaik untuk lima tahun yang akan datang.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Steering Committee Kongres V PAN Eddy Soeparno dan Sekretaris OC Saleh Partaonan Daulay. (*)

Baca Juga:

Pakar Nilai Ketum PAN Zulhas tak Patuh Hukum

#Zulkifli Hasan #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan