Drajad Singgung Politisi Berurusan dengan KPK, Sindir Ketum PAN Zulkifli Hasan?

MerahPutih.com - Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo resmi mendaftar sebagai sebagai kandidat calon Ketua Umum PAN. Drajad akan bertarung memperebutkan posisi ketum dalam Kongres V PAN yang akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 10 hingga 12 Februari mendatang.

Sebelum menyerahkan berkas pendaftaran ke sekretaris steering committee (SC) Kongres V PAN Saleh Partaonan Daulay, Dradjad H Wibowo berkesempatan memberikan sambutan.

Baca Juga:

Eks Menteri Jokowi Ini Jadi Orang Pertama yang Daftar Caketum PAN

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dewan Pembina PAN ini sempat menyinggung politisi yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Drajad mengaku sedih dan terpukul jika ada politisi yang berurusan dengan lembaga antirasuah. Namun, Dradjad tidak menyebut spesifik siapa politisi yang dimaksud tersebut.

"Saya selalu merasa sedih, merasa terpukul, setiap saat mendengar ada politisi yang harus bermasalah dengan KPK. Entah itu dia berada di pemerintahan di eksekutif, entah dia menteri, entah itu dia berada di DPR, anggota DPRD," kata Dradjad di sekretariat PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2).

Menurut mantan anggota DPR periode 2004-2009 ini, politisi yang berurusan dengan KPK akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik maupun partai politik itu sendiri.

"Karena apa? Karena itu membuat masyarakat semakin alergi terhadap proses politik. Masyarakat semakin melihat bahwa politik itu kotor. Dan survei-survei menujukkan gitu," ujarnya.

Karena itu, Drajad memastikan jika terpilih menjadi Ketum PAN dirinya akan mengembalikan citra positif tersebut, salah satunya dengan membentuk sistem keuangan partai yang akuntabel dan transparan.

"Misi dakwah saya untuk good and clean governance itu salah satu yang ingin saya perjuangkan apabila nanti diberi amanat memimpin PAN. Merombak membenahi pengelolaan keuangan partai-partai politik. PAN kita harapkan bisa menjadi pelopor di dalam perombakan keuangan parpol," ungkapnya.

"Karena apa? Karena kita mengharapkan pengelolaan keuangan parpol nanti itu betul-betul bisa menjadi pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan layak audit oleh BPK," kata Dradjad menambahkan.

Baca Juga:

Asman Abnur Tak Gentar meski Kandidat Caketum PAN Lain Didukung Amien Rais

Seperti diketahui, salah satu kandidat calon Ketum PAN yang beberapa kali diperiksa KPK adalah Zulkifli Hasan. Ketum PAN periode 2015-2020 itu terseret kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

Saat kasus suap ini terjadi, pria yang karib disapa Zulhas ini merupakan Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam perkara ini, Zulhas telah dua kali mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Zulhas sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Palma Satu.

Zulhas mangkir pada 16 Januari karena beralasan belum menerima surat panggilan. Sementara pada panggilan pemeriksaan 6 Februari, Wakil Ketua MPR itu mangkir karena beralasan ada acara. Menurut Plt Jubir KPK Ali Fikri, Zulhas meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada 14 Februari mendatang. (Pon)

Baca Juga:

Mandek Tiga Tahun, Korban BTC Panda Minta Polisi Tuntaskan Penipuan Investasi Bitcoin