Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Bidang Pangan membentuk posko yang akan mengawal perkembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih selama satu bulan. Posko disiagakan selama 24 jam untuk memantau perkembangan di daerah dan meneruskan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut dalam operasional koperasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis 15 Oktober untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional.
Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak,
kata Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu, yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN).
Ia menjelaskan, pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari untuk mengetahui kondisi di lapangan dan hambatan yang perlu ditangani.
Baca juga:
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya,
ujarnya.
Perwakilan kementerian dan para wakil menteri telah mendapat pembagian tugas kunjungan. Pemantauan di berbagai daerah juga akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur dan bupati.
"Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambah Menko.
Pelibatan berbagai pihak itu dimaksudkan agar persoalan yang ditemukan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga kegiatan usaha koperasi bisa berjalan.
"Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik," ucap Zulhas.
Ia mengatakan permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat langsung dikomunikasikan kepada pihak terkait, bergantung pada pejabat yang melakukan kunjungan.
Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang,
ungkap dia.
