Menebak Motif Kehadiran SBY ke Istana

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 19 Agustus 2017
Menebak Motif Kehadiran SBY ke Istana

Presiden Jokowi (ketiga kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (keempat kanan) berfoto bersama (dari kiri) mantan Presiden (ANTARA FOTO/Agus Suparto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kehadiran Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Negara dalam rangka memenuhi undangan Upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke-72, pada Kamis (17/8) lalu, tidak dimaksudkan untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

"Sebetulnya, itu tidak menunjukkan rekonsiliasi SBY dengan Megawati, karena yang didekati oleh SBY itu adalah Jokowi, bukan Megawati," ujar pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, saat dibubungi di Jakarta, Sabtu (19/8).

SBY dan Megawati diketahui terlibat 'perang dingin' sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 silam. Disinyalir, hubungan yang tak harmonis tersebut dipicu ketidakjujuran eks Menko Polkam itu untuk maju pada 'pesta demokrasi' 2004.

Menyusul terpilihnya SBY sebagai Presiden periode 2004-2009 dan 2009-2014, Megawati jarang menghadiri acara kenegaraan yang diadakan Istana. Padahal, sebagai mantan RI-1, kerap diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Perseteruan dua tokoh nasional ini pun tercermin dari peta politik sejak 2004 sampai sekarang, di mana Demokrat tidak pernah berkoalisi dengan PDIP. Bahkan, saling mengkritik.

Akhirnya, mereka berdua bertemu kembali pada Upacara HUT ke-72 Kemerdekaan RI di Istana, 17 Agustus 2017. Malah, SBY menyempatkan diri untuk bersalaman dengan Megawati dan direspons positif.

Pria yang kerap disapa Ubed ini menerangkan, kehadiran SBY di Istana tersebut, karena Ketua Umum Partai Demokrat itu sedang dilanda kecemasan dan harapan atas langkah-langkah politik yang konstruktif untuk jangka panjang. Sebab, posisi politiknya lemah.

"Dia (SBY) memiliki cukup banyak beban pemerintahan terkait dengan kasus korupsi Hambalang, e-KTP," jelasnya.

"Biasanya di politik, jika memiliki latar belakang yang lemah, dia tidak memiliki keberanian yang berbeda secara politik terhadap yang sedang berkuasa," sambung Ubed.

Terlebih, sambung eks aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) ini, Jokowi memahami konteks politik dan catatan kelemahan era kepemimpinan SBY selama dua periode tersebut.

"Itu membuat SBY, saya kira, mencoba untuk membangun dialog dan mendekat dengan tanah, yang mungkin ditafsirkan secara politik, ya itu. Misalnya, bahwa persoalan yang dimiliki SBY tidak lepas dari anaknya," ungkapnya.

Apalagi, SBY memiliki harapan besar kepada putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan karir politiknya di gelanggang politik praktis.

"Kalau kemudian harapan itu tersatukan oleh kecemasan akibat dari masa lalunya, itu akan merusak langkah-langkah politiknya AHY. Oleh karena itu SBY, saya kira, SBY harus merawat silaturahmi, merawat komunikasi politik dengan siapapun untuk menjaga dan mencapai intensitas politik," pungkasnya.(Pon)

#Presiden SBY #Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #Presiden Jokowi #HUT RI Ke-72 #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan