Mendagri Tolak Hamid Rahayaan Jadi Wawali Kota Tual, Ada Apa?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 05 Agustus 2017
Mendagri Tolak Hamid Rahayaan Jadi Wawali Kota Tual, Ada Apa?

Mendagri Tjahjo Kumolo. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menyetujui Hamid Rahayaan yang diusulkan DPRD Kota Tual melalui Gubernur Maluku Said Assagaff pada pada 6 Juli 2017 menjadi Wakil Wali Kota Tual.

Karo Pemerintahan Setda Maluku Jasmono mengatakan, Mendagri menilai proses pengisian formasi Wakil Wali Kota Tual tidak sesuai dengan UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono telah menjawab pengusulan DPRD Kota Tual melalui Gubernur Maluku yang tidak menyetujui Hamid Rahayaan menjadi Wakil Wali Kota setempat," kata Jasmono di Maluku, Sabtu (5/8).

Karena itu, proses pengisian formasi Wakil WaiKota Tual harus diproses ulang sesuai amanat UU No.10 tahun 2016.

Jasmono mengakui, Mendagri juga menyurati Gubernur Said yang diterima pada pekan lalu agar segera mempercepat proses pengisian formasi Wakil Wali Kota Tual, menyusul Adam Rahayaan diangkat menjadi wali kota setempat menggantikan MM Tamher karena meninggal dunia pada 5 April 2016.

"Gubernur telah menindaklanjuti permintaan Mendagri dengan menyurati Wali Kota Tual Adam Rahayaan agar memfasilitasi dan memediasi gabungan partai politik (parpol) pengusung agar sesegera mungkin mengusulkan wakil wali kota yang baru," kata dia.

Hamid Rahyaan terpilih sebagai wakil wali kota melalui pemilihan di DPRD setempat pada 14 Juni 2017.

Dia memperoleh 13 suara dan pesaingnya Wahid Fakaubun, hanya satu suara. Anggota DPRD Kota Tual sebanyak 20 orang, tetapi seorang di antaranya, Jismin Reubun tersandung masalah hukum.

Lima lainnya yakni Wakil Ketua DPRD Kota Tual Zainal Kabalmay izin menghadiri rapat Partai Hanura di Jakarta dan satu anggota sakit.

Sedangkan dua anggota dan satu Wakil Ketua DPRD dari PKS Hassan Reniuryaan memutuskan walk out (WO) sesuai perintah partai saat proses pemilihan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyetujui Adam menjadi Wali Kota Tual dengan SK No.131.81 - 4741 tertanggal 10 Mei 2016. Adam dilantik Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon pada 23 Mei 2016. (*)

Sumber: ANTARA

#Mendagri #Tjahjo Kumolo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Kebijakan tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik dan stabilitas di daerah tetap terjaga. 

Dwi Astarini - Selasa, 10 Maret 2026
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Indonesia
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Pembentukan Satgas Nasional tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Minggu, 11 Januari 2026
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Bagikan