Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, para calon kepala daerah yang kini berstatus tersangka dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2018.
"Aturan dan PKPU masih membolehkan sampai yang bersangkutan berkuatan hukum tetap. Kalau ingat tahun lalu ada yang ditahan pun menang mutlak di Pilkada," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/2).
Tjahjo mengaku pihaknya telah memberikan imbauan kepada seluruh calon kepala daerah petahana agar tidak menyalahi aturan hukum serta menggunakan anggaran daerah.
"Sudah kami imbau petahana yang mau maju lagi tidak boleh pakai fasilitas negara itu saja jelas, dan tidak boleh memanfaatkan anggaran daerah harus mandiri," pungkas Tjahjo.
Diketahui, belum genap dua bulan di tahun 2018, KPK menjerat empat kepala daerah yang hendak kembali maju di Pilkada serentak 2018. Dalam perkara Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Nyono diduga melakukan korupsi untuk 'nyalon' sebagai Calon Bupati Jombang.
Nyono diduga menerima suap dari pemotongan dana BPJS yang dialokasikan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Uang tersebut diduga untuk membiayai iklannya pada salah satu media di Jombang.
Kemudian, KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae yang merupakan bakal calon Gubernur NTT di Pilkada 2018 pada Minggu (11/2).
Marianus diduga menerima suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, senilai Rp 4,1 miliar. KPK menduga uang sebanyak itu digunakan Marianus sebagai modal kampanye maju cagub NTT 2018.
Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Politisi Partai Golkar itu ditangkap bersama tujuh orang lainnya pada Selasa (13/2) malam.
Orang nomor satu di Subang itu diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin kepada pihak swasta yang ingin menggarap proyek di Kabupaten Subang.
Teranyar, Bupati Lampung Tengah Mustafa yang terjaring OTT pada Kamis, (15/2). Ia diduga mengarahkan pengumpulan uang sebesar Rp 1 miliar untuk diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah. Suap itu diduga demi memperoleh persetujuan DPRD atas pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 300 miliar. (Pon)
