Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/8). Kedatangan Tjahjo untuk mengikuti rapat lintas Kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.
"Membahas masalah nomor induk kependudukan di mana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil. Mungkin akan ada konfirmasi-konfirmasi menyangkut sudah seberapa jauh terintegrasi dengan kementerian dan lembaga," kata Tjahjo di Gedung KPK.
Baca Juga: Dana Bansos Naik, Ibu Hamil dan Anak Usia Dini Terima Rp3 Juta Setahun
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, KPK sudah sepatutnya ikut mengawasi program bantuan sosial karena program tersebut mempunyai anggaran yang cukup besar.
"Saya kira wajar, ini menyangkut uang negara, menyangkut bantuan-bantuan sosial atau menyangkut beberapa hal," ucap Tjaho.
Baca Juga: Banyak Warga Penerima Dana PKH Keluhkan Potongan untuk Pendamping
Berdadarkan pantauan MerahPutih.com, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang juga telah hadir untuk melalukan pertemuan yang sama. Agus mengatakan, pertemuan dengan Mendagri dan lembaga antirasuah akan membahas soal program bantuan sosial.
"Karena kita sama-sama ingin program ini bisa berjalan dengan baik efektif sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Agus.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Mendagri dan Mensos, rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut juga akan diikuti oleh instansi terkait lainnya.
Baca Juga: Bansos Naik Jadi Rp54 Triliun, KPK Beri 'Wejangan' Ini ke Mensos
"Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial nantinya," kata Febri. (Pon)
