Mendagri-Mensos Gelar Rapat di KPK, Bahas Apa?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/8). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/8). Kedatangan Tjahjo untuk mengikuti rapat lintas Kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.
"Membahas masalah nomor induk kependudukan di mana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil. Mungkin akan ada konfirmasi-konfirmasi menyangkut sudah seberapa jauh terintegrasi dengan kementerian dan lembaga," kata Tjahjo di Gedung KPK.
Baca Juga: Dana Bansos Naik, Ibu Hamil dan Anak Usia Dini Terima Rp3 Juta Setahun
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, KPK sudah sepatutnya ikut mengawasi program bantuan sosial karena program tersebut mempunyai anggaran yang cukup besar.
"Saya kira wajar, ini menyangkut uang negara, menyangkut bantuan-bantuan sosial atau menyangkut beberapa hal," ucap Tjaho.
Baca Juga: Banyak Warga Penerima Dana PKH Keluhkan Potongan untuk Pendamping
Berdadarkan pantauan MerahPutih.com, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang juga telah hadir untuk melalukan pertemuan yang sama. Agus mengatakan, pertemuan dengan Mendagri dan lembaga antirasuah akan membahas soal program bantuan sosial.
"Karena kita sama-sama ingin program ini bisa berjalan dengan baik efektif sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Agus.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Mendagri dan Mensos, rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut juga akan diikuti oleh instansi terkait lainnya.
Baca Juga: Bansos Naik Jadi Rp54 Triliun, KPK Beri 'Wejangan' Ini ke Mensos
"Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial nantinya," kata Febri. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Transaksi Judol Warga Jakarta di Atas Rp 3 T, Pramono Ancam Coret Ribuan Nama Penerima Bansos
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya
Mulai 20 Oktober 2025, Pemerintah Kucurkan BLT Tambahan ke 35 Juta Orang
Menkeu Purbaya Klaim Penyaluran Dana Rp 200 Triliun Berdampak pada Kenaikan Konsumsi Listrik Nasional
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun