Eddy Flo
MerahPutih.Com - Dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima warga ternyata jumlah tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Kementerian Sosial.
Di sejumlah daerah penerima dana PKH mengeluhkan besarnya potongan untuk pendamping dengan alasan yang tidak jelas.
Beragam dalih dibalik potongan dana PKH, mulai dari biaya transpor hingga keperluan administrasi. Keluhan terhadap potongan dana tersebut telah berulang kali disampaikan namun tak kunjung ditanggapi.
Contohnya yang terjadi di Jawa Barat. Tokoh masyarakat Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Odang Hidayat mengeluhkan potongan dana PKH yang menyebabkan warga tidak bisa menerima sesuai jumlah yang ditentukan pemerintah.
"Kalau hanya sekedar uang lelah, mungkin penerima manfaat tidak akan diberatkan, namun ada yang mematok mulai dari Rp50 ribu sampai Rp100 ribu dari setiap orang penerima," kata Odang Hidayat tokoh masyarakat Kecamatan Gekbrong pada wartawan, Jumat (22/2).
Odang lebih lanjut menjelaskan, hal tersebut sangat merugikan dan memberatkan penerima manfaat yang selama ini berharap banyak dari uang puluhan ribu tersebut, sedangkan pendamping yang sudah jelas memiliki pendapatan jelas masih melakukan pemotongan.
Sementara sepuluh orang kepala desa di Kecamatan Sukaluyu, melaporkan pemotongan yang dilakukan pendamping PKH yang banyak dikeluhkan warga penerima manfaat langsung ke Camat Sukaluyu beberapa hari yang lalu.
Camat Sukaluyu, Agus Supiandi sebagaimana dilansir Antara mengatakan kedatangan kades itu, untuk menyampaikan keluhan warga terkait pemotongan yang dilakukan pendamping PKH yang selama ini memegang kartu untuk pencairan bantuan dari pemerintah pusat untuk warga tidak mampu.
Pemerintahan desa tidak memiliki data lengkap penerima PKH, terlebih pendamping PKH tidak pernah berkoordinasi berkaitan warga desa yang menerima, anehnya penerima tidak memegang kartu yang seharusnya dimiliki," katanya.
Pihaknya akan melakukan pemanggilan semua pendamping PKH se-Kecamatan Sukaluyu untuk mendapatkan penjelaskan terkait prosedur dan kinerja pendamping saat melakukan pencairan.
"Semua pendamping tingkat desa termasuk Koordinator PKH Kecamatan Sukaluyu, akan kami undang untuk konfirmasi bagaimana mekanisme kerjanya bagaimana dan SOP sesuai tidak, termasuk berkoordinasi dengan Dinsos Cianjur," pungkas Agus Supiandi.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PWI Cirebon Sesalkan Intimidasi, Persekusi dan Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Aksi Munajat 212
