Mendagri: Indonesia Bukan Negara Agama!
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4). Raker tersebut membahas program strategis Kementrian Dalam Negeri termasu
MerahPutih Peristiwa - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama. Itu sebabnya Tjahjo meminta setiap kepala daerah untuk berhati-hati menyusun peraturan daerah.
Tjahjo meminta kepada setiap kepala daerah untuk sadar bahwa Indonesia merupakan negara yang mejemuk. Beberapa persen warga memiliki keyakinan berbeda.
Hal ini Tjahjo sampaikan terkait dengan polemik dan konflik berlatar agama di beberapa daerah. Kemendagri, bersama Kemenag dan Kemenkumham akan berkerja untuk mencari sosulsi soal konflik agama di beberapa daerah.
“Kami berangkat dari pengalaman konflik agama di sejumlah daerah, nanti akan jadi rekomendasi. Kami juga akan melibatkan BIN, kepolisian dan Menko Polhukam,” ujar Tjahjo dalam kegiatan Pertemuan Raya Senior GMKI 2015 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Jumat (6/11).
Tjahjo juga meyakini bahwa Indonesia sudah cukup dewasa menyikapi masalah kebhinekaan ini. Ia percaya bahwa konflik yang ada akibat dari ketidaktegasan oknum daerah.
“Aceh Singkil itu juga karena ketidaktegasan oknum daerah,” ungkap dia seperti dikutip situs resmi Kemendagri.
BACA JUGA:
- Kabut Asap, Mendagri Sebut Pilkada Serentak Bisa Ditunda
- Mendagri Usulkan Forum Kerukunan Umat Beragama
- Mendagri Keluarkan 3 Instruksi terkait Pilkada Serentak
- Mendagri Tanggapi Peraturan Baru Perdagangan Miras
- Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Mendagri Ingatkan Kelapa Daerah Tidak Flexing dan Arogan, Timbukan Keresahan Rakyat
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang