Mendagri Dorong Kampus Perbaiki Sistem Pembinaan Menwa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 01 November 2021
Mendagri Dorong Kampus Perbaiki Sistem Pembinaan Menwa

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Humas Kantor Gubernur DIY)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pihak universitas mengevaluasi dan memperbaiki kembali pembinaan dikegiatan Resimen Mahasiswa (Menwa).

Ia meminta kasus meninggalnya mahasiswa saat Pendidikan dan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa (Diklatsar Menwa) seperti di Universitas Sebelas Maret (UNS) beberapa waktu lalu tidak terulang di universitas mana pun.

"Kalau ada masalah karena perkara sistematis dan masif, harus diperbaiki sistemnya. Panggil Menwa supaya memperbaiki sistemnya, supaya tidak terulang," tegas Tito Karnavian saat kunjungan kerja di Gedhong Pracimasana, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (01/11).

Tito menuturkan kasus peristiwa meninggalnya mahasiswa UNS dalam kegiatan Menwa perlu dilihat kembali akar kasusnya, apakah disebabkan persoalan sistemnya atau kasuistis saja.

Baca Juga:

Polisi Jadwalkan Pemanggilan Seluruh Tim Dokter Autopsi Terkait Kasus Diklat Menwa

Apabila peristiwa itu bersifat kasuistis, menurut dia, harus menjadi peringatan bagi lembaga serupa di kampus lain agar kasus yang sama tak terulang.

Kendati demikian, apabila kasus itu terjadi karena sistem di organisasi tersebut, menurut dia, harus ada perbaikan dari sisi sistemnya pula.

"Tapi kalau (tewasnya mahasiswa UNS dalam kegiatan Menwa) ini karena sistemnya, maka harus diperbaiki sistemnya," ujar Tito.

Mantan Kapolri ini turut mengimbau mahasiswa anggota Menwa untuk menghilangkan tindakan kekerasan disemua kegiatan.

"Adik-adik menwa yang lain agar tidak terjadi peristiwa yang sama (seperti di Menwa UNS)," tegas dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Humas Kantor Gubernur DIY)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Humas Kantor Gubernur DIY)

Terlepas adanya kasus ini, ia melihat kegiatan Menwa selama ini memiliki peran positif dalam mendukung berbagai kegiatan sosial sehingga perlu dipertimbangn di kampus.

Kegiatan Menwa menjadi sorotan dan mendapat kritik tajam masyarakat Indonesia usai meninggalnya salah seorang anggota Menwa di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah bernama Gilang Endi.

Gilang meninggal diduga mengalami kekerasan senior saat mengikuti kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Menwa Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS.

Baca Juga:

Rektor UNS Terbitkan SK Pembekuan Menwa, Soal Autopsi Serahkan ke Polisi

Tim evaluasi dari internal kampus tersebut menyebutkan menemukan fakta-fakta terjadinya pelanggaran aturan di dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS.

Berdasarkan SK Rektor UNS tersebut, Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS dilarang melakukan aktivitas apapun. Pembekuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut mengenai keberadaan Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNS. (Patricia Vicka/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Komnas Menwa Sayangkan Kejadian Tewasnya Mahasiswa UNS

#Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan