Menakar Kemungkinan Demokrat Bergabung ke Koalisi Pemerintah

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 15 Agustus 2019
Menakar Kemungkinan Demokrat Bergabung ke Koalisi Pemerintah

AHY dan Megawati. (Instagram/@ahy_lovers)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa Partai Demokrat sejatinya bisa menjawab sendiri peluangnya bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Sekarang Demokrat apakah nyaman, secara chemistry politik bagaimana? Itu Demokrat sendiri yang bisa jawab," kata Pangi seperti dilansir dari Antara, Kamis (15/8).

Baca Juga: Tak Gabung Jokowi, Elektabilitas Demokrat Dinilai Terancam Melorot

Pernyataan Pangi ini menjawab sinyal keinginan Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi. Sinyal itu muncul pasca-pernyataan sejumlah kader Demokrat salah satunya Ferdinand Hutahaean, yang menyebut partainya mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago. (Antaranews)
Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago. (Antaranews)

Pangi mengatakan, pada dasarnya tercipta atau tidaknya koalisi, semua tergantung pada elite yang menjadi kunci cairnya koalisi. Dalam teori elite yang diusung pakar politik asal Italia Gaetano Mosca, terang Pangi, keputusan dan sikap politik partai sangat bergantung pada kekuatan elite. "Sementara hubungan SBY dan Megawati belum cair," kata Pangi.

Dia melanjutkan, pernyataan PDIP bahwa wacana bergabungnya Demokrat ke pemerintahan sudah terlambat, mengandung makna yang dalam. Jalan Demokrat bergabung menurutnya, lebih mulus jika dilakukan sejak awal mulai dari sebelum Pilpres.

Belakangan muncul isu bahwa syarat Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi adalah putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono harus menjadi menteri. Jika benar demikian, menurut Pangi, hal itu menjadi batu sandungan tersendiri bagi Demokrat.

Baca Juga: Pintu Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Terbuka Lebar

"Sebab Megawati tidak mau nanti AHY punya panggung menteri, karena akan memicu terjadinya matahari kembar," jelasnya.

Menurut dia, keberadaan AHY di kabinet dapat mengganggu figur yang hendak diangkat PDIP dalam konteks 2024.

"Megawati tidak menginginkan ada nanti menteri Jokowi (AHY), terlalu terang lampunya sehingga bisa memadamkan lampu Puan anak Megawati, karena ini sudah mulai bicara konteks pilpres 2024, Puan Maharani atau Prananda bisa menjadi rising star di pilpres 2024," kata dia.

Sementara itu, dari sisi Jokowi, Pangi memandang tidak ada masalah atau kerugian jika menerima Demokrat bergabung. Jokowi malah akan diuntungkan karena bergabungnya Demokrat akan mengurangi oposisi di parlemen.

"Bergabungnya Demokrat ke Jokowi, tidak ada problem dan memberatkan oleh Jokowi, justru Jokowi terbantu di parlemen programnya, tidak ada oposisi, namun bagi partai pengusung utama seperti PDIP, pasti resistensi itu ada," kata dia.

Resistensi PDIP ini menurut Pangi, turut menguji hak prerogatif Presiden, apakah bisa berjalan maksimal atau digerogoti oleh intervensi dan tekanan politik elite sentral PDIP.

"Kalau resistensi partai mempengaruhi keputusan Jokowi, maka cinta demokrat boleh kita katakan bertepuk sebelah tangan," kata Pangi. (*)

Baca Juga: Sinyal Demokrat Gabung Kubu Jokowi-Ma'ruf Semakin Kuat

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #PDIP #Puan Maharani #Megawati Soekarnoputri #Joko Widodo #Susilo Bambang Yudhoyono
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Indonesia
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Bagikan