Menakar Kemungkinan Demokrat Bergabung ke Koalisi Pemerintah

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 15 Agustus 2019
Menakar Kemungkinan Demokrat Bergabung ke Koalisi Pemerintah

AHY dan Megawati. (Instagram/@ahy_lovers)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa Partai Demokrat sejatinya bisa menjawab sendiri peluangnya bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Sekarang Demokrat apakah nyaman, secara chemistry politik bagaimana? Itu Demokrat sendiri yang bisa jawab," kata Pangi seperti dilansir dari Antara, Kamis (15/8).

Baca Juga: Tak Gabung Jokowi, Elektabilitas Demokrat Dinilai Terancam Melorot

Pernyataan Pangi ini menjawab sinyal keinginan Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi. Sinyal itu muncul pasca-pernyataan sejumlah kader Demokrat salah satunya Ferdinand Hutahaean, yang menyebut partainya mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago. (Antaranews)
Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago. (Antaranews)

Pangi mengatakan, pada dasarnya tercipta atau tidaknya koalisi, semua tergantung pada elite yang menjadi kunci cairnya koalisi. Dalam teori elite yang diusung pakar politik asal Italia Gaetano Mosca, terang Pangi, keputusan dan sikap politik partai sangat bergantung pada kekuatan elite. "Sementara hubungan SBY dan Megawati belum cair," kata Pangi.

Dia melanjutkan, pernyataan PDIP bahwa wacana bergabungnya Demokrat ke pemerintahan sudah terlambat, mengandung makna yang dalam. Jalan Demokrat bergabung menurutnya, lebih mulus jika dilakukan sejak awal mulai dari sebelum Pilpres.

Belakangan muncul isu bahwa syarat Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi adalah putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono harus menjadi menteri. Jika benar demikian, menurut Pangi, hal itu menjadi batu sandungan tersendiri bagi Demokrat.

Baca Juga: Pintu Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Terbuka Lebar

"Sebab Megawati tidak mau nanti AHY punya panggung menteri, karena akan memicu terjadinya matahari kembar," jelasnya.

Menurut dia, keberadaan AHY di kabinet dapat mengganggu figur yang hendak diangkat PDIP dalam konteks 2024.

"Megawati tidak menginginkan ada nanti menteri Jokowi (AHY), terlalu terang lampunya sehingga bisa memadamkan lampu Puan anak Megawati, karena ini sudah mulai bicara konteks pilpres 2024, Puan Maharani atau Prananda bisa menjadi rising star di pilpres 2024," kata dia.

Sementara itu, dari sisi Jokowi, Pangi memandang tidak ada masalah atau kerugian jika menerima Demokrat bergabung. Jokowi malah akan diuntungkan karena bergabungnya Demokrat akan mengurangi oposisi di parlemen.

"Bergabungnya Demokrat ke Jokowi, tidak ada problem dan memberatkan oleh Jokowi, justru Jokowi terbantu di parlemen programnya, tidak ada oposisi, namun bagi partai pengusung utama seperti PDIP, pasti resistensi itu ada," kata dia.

Resistensi PDIP ini menurut Pangi, turut menguji hak prerogatif Presiden, apakah bisa berjalan maksimal atau digerogoti oleh intervensi dan tekanan politik elite sentral PDIP.

"Kalau resistensi partai mempengaruhi keputusan Jokowi, maka cinta demokrat boleh kita katakan bertepuk sebelah tangan," kata Pangi. (*)

Baca Juga: Sinyal Demokrat Gabung Kubu Jokowi-Ma'ruf Semakin Kuat

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #PDIP #Puan Maharani #Megawati Soekarnoputri #Joko Widodo #Susilo Bambang Yudhoyono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Sinyal tersebut muncul ketika kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Bagikan