Tak Gabung Jokowi, Elektabilitas Demokrat Dinilai Terancam Melorot

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 29 Juni 2019
Tak Gabung Jokowi, Elektabilitas Demokrat Dinilai Terancam Melorot

Ronny Hermawan saat menerima bendera Partai Demokrat (Foto: Twitter @ronny_hermawan_)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah tidak menjadi penguasa khususnya pada tahun 2014 elektabilitas Partai Demokrat semakin menurun hingga sekarang, dan itu membuatnya harus merapat ke kubu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf, bukan oposisi.

Ditambah lagi Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 yang mengusung Prabowo-Sandi kalah dalam kontestasi pemilu 2019 dan hanya meraih 7,77 persen suara di tingkat nasional.

Saran inilah yang kira-kira disampaikan oleh pengamat politik Hendri Satrio, guna menjaga marwah Demokrat sebagai partai yang diperhitungkan.

"Juga dengan Demokrat, Partai Demokrat setelah nggak jadi penguasa turun terus elektabilitasnya, Enakan gabung pemerintah," jelas Hendri Satrio saat diskusi MNC Trijaya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Diskui MNC Trijaya. (MP/Kanugrahan)
Diskui MNC Trijaya. (MP/Kanugrahan)

Baca Juga: Pengamat: Koalisi Jokowi Berpotensi Jadi Orde Baru Jilid II

Selain Partai Demokrat, dia juga menila bahwa partai diluar pemerintah yang selalu dapat kursi atau jatah menteri, adalah PAN dan PKB karena citra partai tersebut lumayan baik dalam menjaga hubungan koalisi dan oposisi. Namun itu tidak berlaku untuk partai beringin yakni partai Golkar.

"Kalau untuk partai, PKB dan PAN nggak ngapa-ngapain pasti dapat jatah menteri, apapun itu karena ini citra partai yang baik, beda kalau Golkar dia harus usaha terlebih dahulu," tutur Hendri Satrio.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya enggan terburu-buru menentukan sikap politik, apakah masuk dalam pemerintahan atau menjadi partai oposisi.

"Perjalanan masih panjang, hingga Oktober 2019, karena setelah pelantikan anggota DPR 2019-2024, masih ada ruang komunikasi," kata Syarief.

Dia mengatakan masih ada waktu bagi Demokrat untuk menganalisa secara internal dan keuntungan untuk membangun bangsa ke depan.

Menurut dia, Demokrat belum memikirkan posisi mana yang lebih menggiurkan, apakah di dalam atau di luar pemerintahan karena partainya sudah merasakan di dalam dan di luar pemerintahan.

Syarief mengatakan di mana pun posisi Demokrat, yang terpenting pemerintahan ke depan diharapkan bisa menjalankan 14 program prioritas yang pro-rakyat.

Menurut dia, kalau 14 program itu dijalankan maka hal itu sangat membanggakan bagi Demokrat. (Knu)

Baca Juga: Demokrat Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Jokowi-Amin

#Partai Demokrat #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Indonesia
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
AHY menegaskan modernisasi kota harus tetap berakar pada identitas lokal saat berdialog dengan generasi Z di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
Berita Foto
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik, Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek.
Didik Setiawan - Kamis, 19 Februari 2026
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Berita Foto
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Atraksi barongsai meriahkan perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 Februari 2026
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Berita Foto
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Motivator sekaligus penulis buku Merry Riana menyampaikan sambutan saat Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 09 Februari 2026
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Bagikan