Tak Gabung Jokowi, Elektabilitas Demokrat Dinilai Terancam Melorot


Ronny Hermawan saat menerima bendera Partai Demokrat (Foto: Twitter @ronny_hermawan_)
MerahPutih.com - Setelah tidak menjadi penguasa khususnya pada tahun 2014 elektabilitas Partai Demokrat semakin menurun hingga sekarang, dan itu membuatnya harus merapat ke kubu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf, bukan oposisi.
Ditambah lagi Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 yang mengusung Prabowo-Sandi kalah dalam kontestasi pemilu 2019 dan hanya meraih 7,77 persen suara di tingkat nasional.
Saran inilah yang kira-kira disampaikan oleh pengamat politik Hendri Satrio, guna menjaga marwah Demokrat sebagai partai yang diperhitungkan.
"Juga dengan Demokrat, Partai Demokrat setelah nggak jadi penguasa turun terus elektabilitasnya, Enakan gabung pemerintah," jelas Hendri Satrio saat diskusi MNC Trijaya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Baca Juga: Pengamat: Koalisi Jokowi Berpotensi Jadi Orde Baru Jilid II
Selain Partai Demokrat, dia juga menila bahwa partai diluar pemerintah yang selalu dapat kursi atau jatah menteri, adalah PAN dan PKB karena citra partai tersebut lumayan baik dalam menjaga hubungan koalisi dan oposisi. Namun itu tidak berlaku untuk partai beringin yakni partai Golkar.
"Kalau untuk partai, PKB dan PAN nggak ngapa-ngapain pasti dapat jatah menteri, apapun itu karena ini citra partai yang baik, beda kalau Golkar dia harus usaha terlebih dahulu," tutur Hendri Satrio.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya enggan terburu-buru menentukan sikap politik, apakah masuk dalam pemerintahan atau menjadi partai oposisi.
"Perjalanan masih panjang, hingga Oktober 2019, karena setelah pelantikan anggota DPR 2019-2024, masih ada ruang komunikasi," kata Syarief.
Dia mengatakan masih ada waktu bagi Demokrat untuk menganalisa secara internal dan keuntungan untuk membangun bangsa ke depan.
Menurut dia, Demokrat belum memikirkan posisi mana yang lebih menggiurkan, apakah di dalam atau di luar pemerintahan karena partainya sudah merasakan di dalam dan di luar pemerintahan.
Syarief mengatakan di mana pun posisi Demokrat, yang terpenting pemerintahan ke depan diharapkan bisa menjalankan 14 program prioritas yang pro-rakyat.
Menurut dia, kalau 14 program itu dijalankan maka hal itu sangat membanggakan bagi Demokrat. (Knu)
Baca Juga: Demokrat Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Jokowi-Amin
Bagikan
Berita Terkait
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin

Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi

Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD

Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting

Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen

Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi

AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital

Prabowo Akui 'Kurang Baik' Komunikasi Publik, Demokrat: Justru Itu Kelebihannya

Dalam Kongres Partai Demokrat, Prabowo Sebut Kader Gerindra Nakal-Nakal
